Palangka Raya, elaeis.co - Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) menjadi salah satu persyaratan yang penting dan hrus dimiliki petani kelapa sawit saat ini. Tentu untuk kepemilikan surat ini perlu dilakukan pengurusan langsung oleh petani dengan memenuhi sejumlah persyaratan.

Sampai saat ini, tidak sedikit petani yang merasa kesulitan dalam pengurusan STDB ini. Seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Petani yang notabenenya merupakan anggota Apkasindo, keluhkan sulitnya mendapatkan STDB tadi. Salah satunya lantaran persyaratan yang cukup sulit dipenuhi oleh petani.

Keluhan petani itu, mendorong Apkasindo Kalteng untuk bersinergi dengan Dinas Perkebunan provinsi tersebut. Benar saja, terjadi kesepakatan bahwa Disbun Kalteng siap membantu serta mendukung Apkasindo Kalteng dalam pengurusan STDB.

"Ini memang sinergi yang kami harapkan. Dimana Disbun Provinsi Kalteng mau mempermudah atau setidaknya membantu pengurusan STDB ini. Sebab ini penting bagi petani," ujar Ketua Apkasindo Kalteng, JMT Pandiangan kepada elaeis.co, Kamis (10/7).

Diceritakan Pandiangan, petani sebelumnya telah mencoba melakukan pengurusan STDB di dinas perkebunan di kabupaten masing - masing. Dimana pada pengurusannya diarahkan pada BPTSP. Namun pengurusan itu tak kunjung selesai lantaran persyaratan yang harus lengkap tadi. Sementara untuk memenuhi persyaratan itu, petani juga butuh waktu yang tidak sebentar.

"Jadi petani memang sulit untuk menembus persyaratan itu. Kita juga sudah tembusi para pimpinan di kabupaten seperti bupati dan sebagainya, namun memang belum membuahkan hasil," paparnya.

Baca Juga : Kunjungi Disbun, Apkasindo Paparkan Permasalahan Petani Sawit di Kalteng

Disbun Kalteng lanjut Pandiangan, bersedia membantu Apkasindo Kalteng dalam pertemuan antara Disbun Dan Apkasindo Kalteng, Selasa (8/7) kemarin. Dimana saat ini, pihaknya diarahkan untuk mengumpulkan data kebun petani yang akan dilakukan pengurusan STDB. 

"Kita akan serahkan data secepatnya. STDB ini penting untuk memperjelas status kebun kelapa sawit milik petani. Apalagi saat ini pemerintah tengah tegas menertibkan kawasan hutan lewat Satgas PKH," paparnya.

Untuk pembiayaan pengurusan menurut Pandiangan tidak menjadi hambatan. Petani akan melakukan pembayaran jika benar STDB itu dikeluarkan.

"Biaya pengurusan sebetulnya tidak menjadi persoalan, yang penting STDB itu didapatkan petani," tandasnya.