Jambi, elaeis.co - Ketua Bidang Hukum&Advokasi DPW Apkasindo Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo yakin petani sawit akan menyambut baik jika biaya pengurusan STD-B dan ISPO ditanggung oleh pemerintah lewat BPDPKS.

Kendati begitu, harus ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, terkait penyaluran dana tersebut. Seperti jangan kelembagaan dan petani sawit juga dibebani lagi dengan birokrasi bahkan  terkesan mengecewakan harapan petani sawit swadaya.

"Petani kelapa sawit perlu dihargai lantaran sebagai pahlawan devisa negara. Dimana BPDPKS sebagai lembaga badan layanan umum yang melakukan pengelolaan dana diperuntukkan kepentingan aktivitas petani sawit swadaya itu. Jadi, hal yang sewajarnya sebagai Dirjenbun untuk memulai menata tataran kebutuhan petani sawit utamanya si program sertifikasi ISPO yang sebelumnya faktor biaya sangat memberatkan," kata Dermawan kepada elaeis.co, Selasa (26/9).

"Hanya saja seharusnya Dirjenbun sebagai perpanjangan tangan Kementan cepat tanggap terhadap kebutuhan yang menjadi persyaratan mutlak untuk menjadikan sawit berkelanjutan sehingga menimbulkan pertanyaan yang kesannya itu ketiaadaan keseriusan dari pihak terkait sawit dalam tata niaga dan tata kelola sawit yang proporsional dan profesional," tambahnya.

Menurutnya terobosan ini sebetulnya sudah sewajarnya dilakukan pemerintah. Sebab memang merupakan tanggungjawabnya mengingat yang dikelola adalah dana petani sawit swadaya hasil PE dan BK yang memang  menjadi skala prioritas.

Sementara deadline sertifikasi ISPO di tahun 2025, jadi jika harus revisi Perpres No.44/2020 sudah pantas dilakukan.

"Sampai kapan lagi akan  terselesaikan dan  belum lagi perlu sosialisasi yang akan berkepanjangan waktunya, jadi membinggungkan petani sawit swadaya dan peserta program PSR, mengapa pihak Dirjenbun secara tiba-tiba memberikan perhatian pada STD-B&ISPO sesuai banyaknya informasi di medsos,media cetak, media elektronik tentang mohon sertifikat ISPO bisa gratis sehingga akan bisa ada percepatan," imbuhnya.

Pada prinsipnya jajaran Apkasindo dan petani sawit Se-Indonesia menyambut baik dengan syarat tidak berlarut-larut urusannya karena kejelasan dan keuntungan yang sebenarnya juga masih sangat membingungkan petani sawit swadaya. Terlebih PKS-PKS juga tetap membangkang, harga TBS di beli dengan harga murah atau tidak layak. Sehingga perlu ada kerjasama antar semua pihak yang terkait dengan sawit.

"Mudah mudahan rencana ini tidak terkesan bak api jauh dari panggang. Apalagi sampai ada istilah PHP alias pemberi harapan palsu sehingga mulai hulu hingga hilir dari Sabang-Merauke terus dihadapkan harap harap cemas," paparnya.

"Tentunya sudah tepat bila STD-B &ISPO itu diberikan anggaran langsung dari BPDPKS mengingat sebagai pengelola dana sawit di bawah Kemenkeu," tandasnya.