Jambi, elaeis.co - Petani kelapa sawit yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPW APKASINDO Provinsi Jambi, Dermawan Harry Oetomo, mengaku heran dengan

Kementan dan Dirjenbun yang sering mengeluarkan kebijakan atau regulasi yang tidak rasional. Seperti aturan mengenai lindung gambut yang akhirnya beberapa waktu lalu dicabut dengan melakukan revisi regulasi itu.

"Ya kan akhirnya dicabut dan memang harus dicabut sebab tidak relevan," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (7/3).

Menurutnya, regulasi lindung gambut sebagai persyaratan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) itu merupakan aturan yang kurang cerdas. Untuk itu ia berharap tidak terulang kembali.

"Dampaknya kan sangat besar. Gara-gara aturan itu akhirnya proses rekomtek PSR terhambat. Ini juga berdampak meluas pada kelembagaan petani. Sebab mereka harus menyesuaikan RAB dengan kenaikan harga pupuk, BBM dan pestisida," terangnya.

Malah saat ini petani juga tengah dihadapkan dengan kondisi cuaca ekstrem yang berkepanjangan. Akibatnya hasil kebun menurun dan produktivitasnya terganggu.

"PSR tentunya juga tidak lepas dari adanya evaluasi kinerja tim verifikasi di Dirjenbun berkaitan dengan rekomtek yang terhambat.  Lalu instansi yang terkadang menghambat proses pencairan dana kontraktor tumbang chipping, saprodi, penangkar bibit sawit perlu dibenahi dan diawasi," tutupnya.