Padang, elaeis.co - Beberapa waktu lalu Direktorat Reserse Kriminal Khusus (reskrimsus) Polda Sumatera Barat (Sumbar) berhasil membongkar sindikat pupuk Palsu di wilayah tersebut. Bukan hanya di di Sumbar, pelaku juga di bekuk di wilayah Jawa Timur.

Salah satu jenis pupuk yang sempat beredar di pasaran adalah merek NPK. Dimana kualitasnya lebih rendah ketimbang aslinya. Yakni pada label pupuk NPK merek Nt. Phoska tertulis nilai kandungan Nitrogen + 15%, Fosfat + 15%, dan Kalium + 15%. 

Namun setelah dilakukan uji sampel secara laboratoris di Balai Standardisasi Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) di Medan, hasilnya berbeda. Nilai kandungan Nitrogen 0,13%, fosfor total (sebagai P205) 0,14%, dan Kalium (K2O) 0,13%.

Ada tiga lokasi pupuk palsu tersebut di Sumbar. Yaitu di kios pupuk TMS di Pasar Gadang Kenagarian Inderapura Barat, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Lalu di gudang PT STM di Nagari Koto Gaek, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, dan di sebuah gudang di Kenagarian Simpang Tanjung Nan IV, Kecamatan Danau Kembar, Kabupaten Solok. 

Tiap bulannya komplotan ini mampu mengedarkan sebanyak 100 ton pupuk di wilayah Provinsi Sumbar. Dimana harga jualnya hanya Rp150.000 per 50 kilogram.

Menanggapi hal ini, Ketua GAPKI Sumbar, Bambang Wiguritno mengatakan sudah selayaknya kasus tersebut diusut tuntas. "Kita berharap aparat kepolisian berkoordinasi dengan dinas perkebunan baik provinsi atau pun kabupaten. Sebab ini sangat merugikan petani," kata Bambang menjawab elaeis.co, Sabtu (8/10).

Bisa jadi, lanjutnya, sudah ada ratusan petani yang mejadi korban pupuk palsu tersebut. Sebab jika dilihat dari harganya, cenderung sangat murah dan menggiurkan petani.

"Petani pasti akan tergiur jika melihat harga yang ditawarkan sangat murah. Sebab biaya untuk pupuk dalam perawatan kebun kelapa sawit itu sampai 40% . Artinya petani akan menekan biaya tersebut agar dapat menikmati hasil kebun lebih besar," paparnya.

Dengan itu, Bambang mengingatkan kepada petani agar tidak tergiur harga murah. Sebab pupuk palsu tentu tidak akan memberikan manfaat bagi tanaman kelapa sawit.

Ia meminta agar pemerintah hadir untuk meminimalisir kejadian seperti kasus tersebut. Salah satunya yakni mempermudah petani mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau.

"Dinas perkebunan provinsi memang dulu ada rencana pembuatan pos-pos untuk penyaluran pupuk subsidi. Namun hingga kini belum berjalan. Harapan kita rencana ini ditindak lanjuti dan dapat dihadirkan sehingga memudahkan petani dalam mendapatkan pupuk," pintanya.

Bambang juga berharap petani lebih bijak saat hendak membeli pupuk tersebut. Selain mencurigai harga pupuk yang jauh lebih murah, diharapkan melakukan pembelian di tempat-tempat yang terpercaya. Misalnya agen resmi dan sebagainya.