Ketapang, elaeis.co - Dua kelompok tani (poktan) sawit swadaya yang berada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, mendeklarasikan diri siap menjalani seluruh standar yang ada di Indonesia sustainable palm oil dan roundtable on sustainable palm oil (ISPO-RSPO).

Deklarasi ini digelar secara daring dan luring, Jumat (25/3/2022).

Kedua poktan itu adalah Perkumpulan Mitra Harapan (PMH) yang merupakan dampingan PT Harapan Sawit Lestari (HSL), dan Perkumpulan Swadaya Poliplant (PSP) yang merupakan dampingan dari PT Perintis Sawit Andalan (PSA). PT HSL maupun PT PSA merupakan anak usaha Cargill Tropical Palm (CTP).

Deklarasi ini terwujud setelah melalui proses panjang sejak Juni 2021 melalui program yang diadakan oleh kedua anak usaha CTP seperti pemberdayaan untuk petani swadaya menuju sertifikasi ISPO dan RSPO.

Program itu mendapatkan dukungan dari sejumah NGO yakni Inisiatif Dagang Hijau (IDH), Jacobs Douwe Egberts (JDE), Yayasan Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Fortasbi).

Turut hadir dalam deklarasi itu Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Dedi Junaidi, Direktur IDH, Nassat, Presdir Cargill Ketapang, Anthony Yeow, dan M Windrawan Inantha selaku Deputy Director-Market Transformation Indonesia RSPO.

Lalu Muhammad Munsif (Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat), Junaidi Firrawan (Staf Ahli Bupati Ketapang bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan), Burhanudin (Subkoordinator Bina Usaha Dan Produksi Perkebunan Dinas Perkebunan Ketapang), Sandi Priana (Group Manager PMH), dan Yusuf (perwakilan PSP).

Sebagai informasi, PMH memiliki anggota 393 petani dan luas lahan 1.547 hektare (ha). Sedangkan PSP memiliki jumlah anggota 2.543 orang dan luas lahan 4.493 ha. Kedua poktan ini beroperasi di Kecamatan Air upas dan Kecamatan Manismata.

Sejak 10 Februari hingga 18 Maret lalu 817 petani anggota PMH dan PSP mendapat sejumlah pelatihan yang terkait dengan ISPO, RSPO, high conservations value (HCV) dan high carbon stock (HCS).

Para petani itu juga mendapatkan pelatihan literasi keuangan. Ke depannya, ditargetkan ada lebih dari 4.000 petani yang akan mendapatkan pelatihan ISPO dan RSPO sampai 2023.