Jayapura, elaeis.co - Penjabat Gubernur Papua Ramses Limbong mendorong instansi terkait menyiapkan roadmap atau peta jalan untuk merealisasikan pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit di daerah itu.

Menurutnya, pengembangan industri sangat penting dilakukan mengingat besarnya potensi perkebunan sawit di Papua. Dan roadmap sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas produk, sembari menekan risiko dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Ketua DPD Asosiasi Perkebunan Kelapa Sawit (Apkasindo) Papua, Albert Yoku, menilai arahan tersebut sangat tepat karena akan memajukan daerah-daerah yang ada di Bumi Cendrawasih.

"Ini sejalan dengan rapat dengar pendapat yang telah kami lakukan beberapa kali bersama delapan kabupaten dan kota di Papua dalam membahas kemandirian ekonomi daerah," ujar pria yang juga merupakan anggota Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua itu kepada elaeis.co, Senin (3/1).

Dikatakan Albert, di Papua ada 6 kabupaten yang masih bergantung penuh dengan APBN, sehingga perlu ada terobosan- terobosan agar dapat mandiri dan lebih maju.

Dia menyebutkan, saat Jokowi menjabat sebagai presiden, diberlakukan kebijakan agar sumber daya alam Papua harus dikelola secara mandiri. Artinya, perusahaan daerah dihidupkan dan koperasi digalakkan sehingga tidak ada bahan baku dikirim ke luar Papua.

"Harus ada industri industri yang mengolah di Papua. Jika sudah begitu, maka akan terbentuk lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga daerah itu tidak lagi bergantung pada APBN, namun justru tercipta kemandirian ekonomi," bebernya 

"Saya sangat setuju dengan upaya PJ Gubernur Papua mendorong pembentukan roadmap perkebunan kelapa sawit di Papua. Kita juga meminta pemerintah memperhatikan masyarakat dalam iklim investasi di sektor ini," tambahnya.

Dia mengingatkan bahwa kebanyakan masyarakat di Papua memiliki hak ulayat atas tanah, sungai dan danau. Sehingga jika ada investor yang masuk, maka pemerintah harus menggandeng masyarakat untuk menjamin dan mempertahankan hak-haknya.

"Tujuannya agar masyarakat yang memiliki hak terlibat. Misalnya dalam pembangunan kebun kelapa sawit, masyarakat dapat keuntungan dengan investasi lahan dan perusahaan dapat keuntungan dari pengelolaan lahan itu. Dengan begitu, konflik lahan  dapat dicegah secara maksimal," bebernya.

"Kami berharap kultur budaya yang meliputi suku dan marga masih diperhatikan dalam peluang investasi itu," imbuhnya.

Dengan melibatkan masyarakat lokal, dia yakin iklim investasi di Papua akan terus terjaga. "Kedua belah pihak dapat menikmati hasil yang maksimal," sebutnya.