Mamuju, elaeis.co - Petani kelapa sawit di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta dinas terkait turun ke lapangan mengawasi penerapan harga penetapan TBS kelapa sawit. Selama ini harga yang ditetapkan pemerintah diacuhkan oleh pabrik kelapa sawit (PKS).

"Saat ini di lapangan harga TBS sawit hanya Rp 2.500/kg, jauh dari harga penetapan yang mencapai Rp 3.180/kg," ungkap Ketua Aspek-PIR Sulbar, Budhi Yanto kepada elaeis.co, Sabtu (21/12).

Bukan hanya dari pemprov, Budhi juga meminta pemerintah kabupaten ikut mengawasi penerapan harga resmi ini. Terutama tiga daerah yang menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di Sulbar. Yakni Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasang Kayu.

"Sesuai dengan Permentan 13 tahun 2024, pola pengawasan melibatkan pemerintah provinsi, pemkab, inspektorat, dan beberapa instansi lainnya," bebernya.

Pihaknya juga akan menginformasikan perihal ini ke DPP Aspek-PIR untuk diambil langkah dengan menyurati kementerian terkait bahkan hingga ke presiden.

Harga yang tidak sesuai penetapan ini sudah berjalan satu tahun lebih. Namun ia menilai seperti sengaja didiamkan oleh pemerintah daerah.

"Tidak ada sama sekali langkah konkrit dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Baik itu menegur perusahaan ataupun tindakan lainnya," keluhnya.

Budhi bahkan mengaku sudah bosan menyampaikan permasalahan ini kepada pihak pemerintah daerah. Di setiap rapat penetapan harga TBS, juga tak luput disampaikan. "Jadi muncul dugaan kong kali kong antara perusahaan dan oknum-oknum yang memegang kebijakan," tuturnya.

Ia juga menilai rapat penetapan harga TBS yang digelar rutin oleh Disbun Sulbar hanya buang-buang waktu lantaran hasilnya tidak dipakai. "Tetap saja petani yang dirugikan," tandasnya.