Berita / Nusantara /
Gejolak Harga
Petani Ancam Demo PKS, Kadisbun dan Gubernur Minta Bertemu
Ketua DPD SAMADE Kabupaten Sarolangun, H. Evi Suherman. (Dok. Pribadi)
Jambi, elaeis.co - Para�petani sawit swadaya yang tergabung dalam DPD Asosiasi Sawitku Masa Depanku (SAMADE) Kabupaten Sarolangun berniat mengajak seluruh petani DPW SAMADE Jambi untuk berunjukrasa dan menutup semua perusahaan kelapa sawit (PKS).
Sebab, semua PKS di Jambi mereka nilai semena-mena menentukan harga pembelian tandan buah segar (TBS), terutama sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan pelarangan ekspor minyak goreng (migor) dan bahan baku migor mulai Kamis (28/4/2022) hingga waktu yang tidak ditentukan.
"Rencana kami ini rupanya sudah sampai ke Istana, dan tak tak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba tadi malam (Rabu, 4/5/2022 -red) pihak Disbun Jambi telepon Pak Suroso," kata Ketua DPD SAMADE Sarolangun, H. Evi Suherman, kepada elaeis.co, Kamis (5/5/2022) pagi.
Suroso yang dimaksud H. Evi Suherman adalah Ketua DPW SAMADE Provinsi Jambi.
Ia mengatakan, melalui telepon pihak Disbun Jambi menyampaikan permintaan Gubernur H. Al Haris agar SAMADE mengurungkan niatnya untuk berunjukrasa dan menutup semua PKS.
"Tampaknya gemetar mereka kalau petani sawit sudah habis kesabarannya," kata Evi Suherman.
Sebagai gantinya, anggota DPRD Jambi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini mengatakan pihak Disbun meminta bertemu dengan pengurus SAMADE pada Kamis malam di Kota Jambi.
Setelah dari pertemuan itu, Evi Suherman mengatakan pihak Disbun sudah merancang pertemuan antara Gubernur Al Haris dengan SAMADE pada pekan depan.
H. Suroso, Ketua SAMADE Jambi, saat dikonfirmasi terpisah, membenarkan rencana pertemuan antara SAMADE dengan pihak Disbun dan Gubernur Jambi.
Pihaknya bersedia mengurungkan niat untuk berunjukrasa sepanjang pihak Pemprov Jambi mengambil tindakan yang tegas terhadap PKS yang semena-mena menerapkan� harga pembelian TBS petani.
Suroso pun memastikan sudah mewanti-wanti kalau persoalan harga TBS tetap akan mereka usung jika Presiden Jokowi mencabut kebijakan larangan ekspor tersebut.
"Kami tetap akan menyuarakan persoalan harga TBS agar harga Disbun yang selama ini hanya dinikmati petani plasma atau petani bermitra, juga bisa kami nikmati, bukan dengan harga yang sangat jauh seperti sekarang ini," tegas Suroso.







Komentar Via Facebook :