Pasirpangaraian, elaeis.co - Manajemen seluruh perusahaan perkebunan kelapa sawit, pengelola pabrik kelapa sawit (PKS), dan pemegang konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu (rohul) dikumpulkan di lantai III Kantor Bupati Rohul. Mereka sengaja diundang karena Pemkab Rohul ingin mengoptimalkan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP).

Wabup Rohul, H Indra Gunawan, hadir ke pertemuan itu didampingi Asisten II Setdakab Rohul, Drs Ibnu Ulya MSi, Kepala Bappeda Rohul Yusmar MSi, Sekretaris Disnakbun Rohul, Samsul Kamar, serta perwakilan DPRD Rokan Hulu.

Indra yang juga Ketua TJSP Rohul mengatakan, TJSP atau Corporate Social Responsibility (CSR) adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

"Adapun tujuan dari TJSP ini untuk tercapainya keberhasilan seluruh program pembangunan. Pemda tidak bisa hanya mengandalkan APBD sehingga diperlukan sinergi dan integrasi dengan dunia usaha agar beban pemerintah tersebut dapat ditanggulangi bersama-sama sesuai kemampuan masing-masing," jelasnya melalui keterangan resmi Diskominfo Rohul.

Berdasarkan Perda Rohul Nomor 2 Tahun 2015, bidang kerja program TJSP mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga, seni dan budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, serta pemberdayaan masyarakat adat.

"Untuk bidang pendidikan, ada beberapa TJSP yang dapat disalurkan seperti pembangunan ruang kelas baru atau rehabilitasi ruang pada PAUD, SD, SMP, pembangunan WC sekolah, pembangunan laboratorium, pengadaan alat praktek dan peraga sekolah, pembangunan perpustakaan sekolah atau perpustakaan keliling, pengadaan perlengkapan sekolah, pengadaan meubel sekolah, beasiswa baik bagi siswa berprestasi maupun miskin atau tidak mampu," paparnya.

Untuk bidang kesehatan, perusahaan dapat menyalurkan TJSP berupa bantuan imunisasi periodik, kegiatan donor darah, pembangunan septic tank komunal, pengadaan mobil ambulance desa, pembangunan fasilitas air bersih, penyelenggaraan sosialisasi bahaya penggunaan narkoba dan berbagai kegiatan lainnya.

"Saat ini ada beberapa program nasional yang belum terakomodir dalam APBD Rohul, salah satunya program Stunting. Kita membutuhkan sarana dan prasarana seperti pembangunan posyandu dan pengadaan alat ukur. Sedangkan untuk PAUD, kita membutuhkan toilet, UKS, Alat Permainan Tambahan, pemberian makanan tambahan dan lainnya," lanjutnya.

Dalam bidang infrastruktur, Indra menambahkan program TJSP yang disalurkan oleh perusahaan dapat berupa pemeliharaan jalan kabupaten, pemeliharaan jembatan, pembangunan jalan lingkungan, pembangunan rumah layak huni, sanitasi, pembangunan turap, pembangunan saluran drainase dan bantuan lainnya.

"Ke depan kita berharap kepada tiap-tiap perusahaan untuk dapat membuat laporan TJSP-nya sesuai dengan apa yang telah disalurkan atau lebih akurat tentunya," tukasnya.

Sementara itu, Yusmar mengusulkan dalam tata kelola TJSP dari sisi perencanaan, dari 8 sasaran TJSP perlu adanya persentase dan objeknya agar penyaluran TJSP tepat sasaran.

"Seperti TJSP di Jawa Barat, itu ada persentasenya setiap bidang. Ada baiknya juga TJSP dikelola seperti pengelolaan RAPBD. Misalnya dari 194 perusahaan masing-masing Rp 1 milyar, setiap desa berapa usulan, untuk pemuda dan lainnya. Nanti forum TJSP akan melakukan rapat untuk mengalokasikan kebutuhan masyarakat," jelasnya.