Palangkaraya, elaeis.co – Pemprov Kalimantan Tengah (kalteng) menggelar Rapat Rekonsiliasi Perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat Kantor Gubernur Kalteng dan dihadiri oleh perwakilan dari 14 Kabupaten/Kota se-Kalteng.

Rapat rekonsiliasi ini dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko. Dalam sambutannya, ia menjelaskan bahwa DBH sawit sangat dibutuhkan oleh daerah penghasil untuk mendukung pembangunan dan pengembangan sektor sawit.

“DBH Sawit merupakan dana bagi hasil yang dialokasikan berdasarkan persentase dari pendapatan yang diperoleh melalui bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, serta produk turunannya,” jelasnya dalam keterangan resmi dikutip Senin (12/5).

Dia menyebutkan bahwa peran pemerintah provinsi dalam pengelolaan DBH Sawit sangat krusial. Tugasnya meliputi pengakomodasian dan pembahasan Forum Komunikasi Pimpinan (FKP) DBH Sawit dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

“Serta melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap alokasi penggunaan anggaran dan teknis pelaksanaan anggaran yang didanai dari DBH Sawit oleh pemerintah Kabupaten/Kota agar tepat sasaran dan membari manfaat nyata bagi masyarakat,” terangnya.

DBH Sawit merupakan instrumen fiskal yang sangat penting bagi daerah penghasil sawit. Tujuan pengalokasiannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pembangunan daerah, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam tata kelola perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.

Rapat ini turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Adhian Noor SIP MAP. Dia menilai kegiatan rekonsiliasi ini memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta keakuratan data dalam pengalokasian dana bagi hasil.

“Kita berharap melalui kegiatan ini, semua pihak dapat menemukan solusi atas berbagai tantangan dalam distribusi dan pemanfaatan DBH Sawit, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pembangunan daerah,” tukasnya.

“Dengan demikian, diharapkan kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat terjalin, demi tercapainya tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan,” sambungnya.