Jakarta, elaeis.co - Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah menjalankan audit perkebunan kelapa sawit lewat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini dilakukan untuk membangun sistem pengawasan industri sawit yang terintegrasi. 

Dari hasil audit itu, ada ratusan ribu hektare kebun kelapa sawit tidak jelas surat-suratnya. Kemudian masuk dalam kawasan hutan lindung dan lain sebagainya. Namun sayangnya temuan ini justru tidak dibawa ke ranah hukum.

"Nantinya bila audit selesai, semua data-data industri sawit akan terbuka dan transparan. Jangan takut teman-teman pengusaha yang punya kesalahan masa lalu, tidak ada pidana, tapi harus bayar penalti atau lahan diambil negara," ujar Luhut beberapa waktu lalu.

Menurut Sekretaris DPW APKASINDO Sumsel, M Yunus penindakan itu justru terlalu lunak. Mestinya pemerintah menindak dengan keras hingga menciptakan efek jera.

"Pengambilalihan HGU juga  harusnya lebih transparan. Apakah akan dilelang, take over atau bagaimana? Kemudian jika dilelang apakah ada kewajiban ganti rugi atau bagaimana? Harusnya lebih transparan lah," ujarnya kepada elaeis.co, Selasa (2/8)

Sebab, menurut Yunus, pelanggaran yang dilakukan perusahaan atau oknum-oknum tak bertanggung jawab hingga HGU itu diambil alih pasti ada. Misalnya terkait izin lokasi, atau pengolahan lahan yang justru melebihi izin HGU hingga pelanggaran administrasi pelaporan keuangan dan sebagainya.

Pelanggaran itu kata Yunus pasti menimbulkan kerugian negara. Seharusnya ada pengembalian kerugian kepada negara.

"Semestinya kalau ada unsur pidana, diarahkan ke ranah hukum pidana saja. Kalau tidak ada sanksi, tentu tidak akan membuat para pelaku takut. Artinya ya percuma saja ada audit," tuturnya.

Mestinya kata Yunus harus ada payung hukum yang jelas untuk menertibkan perkebunan kelapa sawit yang tidak beres. Jika hanya parsial satu dua atau hanya ditargetkan objek auditnya, maka tidak akan membuahkan hasil yang maksimal.

"Jangan sampai ada, ini dilindungi, itu ditindak. Harus merata, tindak tegas," pintanya.

"Namun tetap juga transparansi. Itu yang terpenting dilakukan. Diumumkan kepada stake holder yang ada, termasuk petani kelapa sawit," imbuhnya.