Jambi, elaeis.co - Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwa pengajuan program Peremajaan Sawit Rakyat kini dapat dilakukan tiap 1 (Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dimana luasannya mencapai 4 hektare. Berbeda dengan aturan sebelumnya bahwa 4 hektare hanya dapat diajukan oleh 1 Kartu Keluarga (KK).

Bukan hanya itu, dalam sudah edaran itu juga diberitahukan bahwa pengajuan PSR secara online ditutup sementara hingga akhir Mei 2022 mendatang. Hal ini dalam rangka memperbaiki sistem online tersebut.

Menurut Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW Apkasindo Jambi, Dermawan Harry Oetomo saat berbincang dengan elaeis.co, Kamis (5/4), pengajuan tiap KTP ini dapat memberi efek positif bagi program PSR. Salah satunya tentu mempercepat capaian target luasan PSR itu sendiri.

Namun penutupan pengajuan sementara itu dinilai Harry memberikan dampak buruk. Terutama dalam realisasi anggaran yang juga harus terhenti hingga pengajuan PSR lewat online kembali diberlakukan.

"Perbaikan aplikasi pengajuan secara online perlu dikaji ulang. Sebab berdampak pada realisasi anggaran atau dana PSR itu sendiri," katanya.

Dari informasikan pria berdarah Jawa itu menjelaskan saat ini petani yang sudah lolos pengajuan justru belum mendapatkan pencairan dana dari BPDPKS lantaran sistem tersebut tengah diperbaiki.

"Petani sudah pasrah dengan kebun kelapa sawitnya yang memang harus menelan banyak biaya dalam perawatannya," paparnya.

Seperti misalnya dari sarana produksi yakni  harga pupuk yang terus meningkat saat ini. Kemudian juga harga pestisida yang perangkat naik.

Kemudian tingginya harga pupuk juga akan mempengaruhi harga bibit kelapa sawit. Dimana harganya tiap batang dibandrol Rp40.000. Namun harga diprediksi juga akan meningkat mengingat harga perawatan juga tinggi.

"Yang paling parah adalah realisasi dana PSR justru ditunda hingga aplikasi PSR itu sudah dapat di operasikan," katanya.

Padahal menurut Harry keduanya dapat berjalan seiringan. Dimana aplikasi dapat dilakukan perbaikan dan realisasi dana PSR dapat didistribusikan.

"Apakah tidak bisa rekomtek itu dimanualkan dulu jangan online, khususnya bagi lahan petani yang sudah masuk verifikasi. Saat ini kan informasinya ikut terhenti dengan penutupan sementara itu," paparnya.

"Sementara petani sudah kewalahan dalam melakukan perawatan. Seperti beli pupuk dan sebaginya," imbuhnya.

Harry berharap, distribusi dana PSR dapat dijalankan tanpa harus menunggu aplikasi online berjalan lebih baik. "Kasihan petani yang sudah capek-capek mengajukan PSR namun dana PSR-nya justru tidak kunjung dicairkan," paparnya.