Bengkulu, Elaeis.co - Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Provinsi Bengkulu pada awal tahun 2024 tercatat Rp 197,75 miliar atau mengalami penurunan sebesar 12,8 persen. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya produksi Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.

Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Bengkulu, Bayu Andy Prasetya mengatakan, salah satu faktor utama yang menyebabkan kontraksi tersebut adalah turunnya produksi komoditas sawit. Bengkulu dikenal sebagai salah satu produsen sawit terkemuka di Indonesia, dan penurunan produksi sawit berdampak langsung pada pendapatan daerah dari sektor ini.

"Penurunan drastis dalam penerimaan PPN ini terutama disebabkan oleh turunnya produksi komoditas sawit di wilayah ini. Kami sedang berupaya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam industri sawit untuk mengatasi tantangan ini," kata Bayu, Selasa 30 April 2024.

Baca Juga: Petani Sawit Desak Pemerintah Daerah Berikan Pelatihan untuk Tingkatkan Produksi

Selain penurunan produksi sawit, stabilitas harga komoditas batu bara juga menjadi faktor penting dalam kontraksi PPN. Pasar komoditas batu bara, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi daerah ini, mengalami fluktuasi harga yang signifikan, menyebabkan ketidakpastian bagi pendapatan daerah.

"Selain produksi kelapa sawit, harga batu bara juga menyebabkan penurunan PPN di Bengkulu," tuturnya.

Dalam menjawab tantangan ini, pihaknya berharap, Pemerintah Daerah bisa merestrukturisasi sektor komoditas baru dan mengembangkan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor komoditas.

"Kami pikir pemerintah daerah bisa merestrukturisasi sektor komoditas baru dan mengembangkan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor tertentu," tuturnya.

Selain itu, Pemerintah Daerah juga bisa membuat sejumlah langkah strategis untuk mengatasi penurunan penerimaan PPN. Langkah-langkah tersebut termasuk upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan memperkuat kerjasama dengan pihak swasta dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami berharap pemerintah bisa membuat sejumlah langkah strategis untuk mengatasi penurunan penerimaan PPN. Langkah-langkah tersebut termasuk upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan memperkuat kerjasama," tambahnya.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi Bengkulu, Prof Dr Kamaludin SE MM mengomentari situasi ini. Menurutnya, penurunan penerimaan PPN Bengkulu pada awal tahun ini merupakan tantangan serius bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

"Penurunan penerimaan PPN Bengkulu pada awal tahun ini merupakan tantangan serius bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi masalah ini," kata Kamaludin.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, pemerintah dan pemangku kepentingan di Bengkulu tetap optimis bahwa langkah-langkah yang diambil akan membantu memulihkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang. Dengan kerjasama yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan Bengkulu dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kami berharap dengan kerjasama yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan Bengkulu dapat mengatasi tantangan ini dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.