Nusa Dua, elaeis.co – Pemerintah memangkas ribetnya aturan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR. Kini petani bisa peremajaan lebih cepat, verifikasi lebih mudah, dan proses serba digital.

Pemerintah mengambil langkah tegas untuk mempercepat program PSR dengan menyederhanakan regulasi, agar para petani bisa lebih mudah mengganti kebun sawitnya yang sudah tua atau kurang produktif.

Plt Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Abdul Roni Angkat, menjelaskan bahwa produktivitas minyak sawit mentah (CPO) Indonesia saat ini mencapai 48,12 juta ton, naik dari 47,47 juta ton pada 2024. 

Namun, jika kebun sawit rakyat tidak diperemajakan atau diintensifikasi, mulai 2025 diperkirakan produksi akan menurun drastis hingga hanya 44,34 juta ton pada 2045, dengan produktivitas sekitar 3,1 ton per hektare per tahun.

“Peremajaan sawit rakyat bukan hanya soal menanam ulang, tapi juga menjaga produktivitas agar tetap tinggi dan menguntungkan petani,” ujar Abdul Roni saat acara 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) dan 2026 Price Outlook di Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11).

Untuk mempercepat PSR, pemerintah melakukan reformasi regulasi besar-besaran. Salah satunya dengan menyederhanakan persyaratan dari 14 syarat menjadi hanya 2 syarat, memangkas verifikasi dari tiga tahap menjadi satu, serta mengintegrasikan proses melalui sistem digital nasional.

“Dengan penyederhanaan ini, proses peremajaan bisa berjalan lebih cepat dan lebih mudah diakses oleh pekebun,” tambah Abdul Roni.

Industri sawit nasional kini membentang di 16,38 juta hektare, di mana 42 persen dikelola oleh petani rakyat. Industri ini menyerap sekitar 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung.

Seiring meningkatnya kebutuhan minyak goreng dan biodiesel dalam negeri, pemerintah juga mendorong hilirisasi sawit melalui pembangunan fasilitas biodiesel, DMO minyak goreng, margarin, bio propylene glycol, serta unit pengolahan inti di beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. 

Program ini diproyeksikan membuka ratusan ribu lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan kontribusi sawit terhadap PDB nasional.

Abdul Roni menekankan, langkah-langkah ini adalah upaya nyata pemerintah untuk menjaga kesejahteraan petani sekaligus memperkuat industri sawit nasional.

Dengan regulasi yang lebih sederhana dan proses digital yang terintegrasi, petani sawit kini bisa lebih cepat memperemajakan kebunnya, menjaga produktivitas, dan tetap ikut menikmati manfaat dari komoditas yang menjadi tulang punggung ekonomi perkebunan Indonesia ini.