Manokwari, elaeis.co - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat menggelar Focus Group Discussion (FGD) atas Hasil Audit Tujuan Tertentu (ATT) atas Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara Tahun 2023 di Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya secara hybrid (luring dan daring).

Plt. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat, Lepot Setyanto membuka acara secara resmi. Dalam sambutannya, Lepot mengatakan tata kelola industri kelapa sawit dan optimalisasi penerimaan negara harus ditingkatkan dan dilakukan secara maksimal.

Lepot mendorong pemerintah daerah (pemda) dan OPD serta instansi terkait lainnya dapat menindaklanjuti hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP.

“Kami minta komitmen dan kesungguhan dari Bapak/Ibu untuk dapat menindaklanjuti hasil audit. Kita sama-sama memiliki niat baik supaya tata kelola industri kelapa sawit menjadi lebih baik, dapat memberikan hasil yang optimal sehingga masyarakat di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dapat merasakan manfaat dari industri kelapa sawit,” paparnya dalam keterangan resmi Kominfo BPKP Pabar, Kamis (14/12).

Sebagai informasi, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya memiliki luasan areal perkebunan sawit rakyat mencapai 10.294,60 hektar. Pada kedua provinsi tersebut terdapat 11 Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan luasan kebun seluas 65.641,60 hektar.

Peserta dalam FGD yang hadir secara langsung (luring) yaitu Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Papua Barat, DPMPTSP Kabupaten Manokwari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVII Manokwari, serta Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Maluku dan Papua.

Sementara itu, peserta FGD yang mengikuti secara daring melalui aplikasi zoom yaitu Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Maybrat, Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, Dinas Pertanian Kabupaten Teluk Bintuni, Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong, DPMPTSP Kabupaten Teluk Bintuni serta Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak.