Jakarta, elaeis.co - Setakat ini Malaysia tengah ketiban durian runtuh pasca pemerintah Indonesia menerapkan larangan ekspor bahan baku dan minyak goreng. Negara tetangga itu kini diserbu oleh para negara pengimpor CPO untuk memenuhi kebutuhan di negerinya masing-masing.

Laris manisnya CPO Malaysia membuat para petani kelapa sawit di wilayahnya berpesta. Sebab harga tandan buah segar di negara itu berkisar antara Rp4.800-Rp5.000/kg.

"Saya ingat sekali sebelum kebijakan itu diterapkan pemerintah, selisih harga TBS Malaysia dan Indonesia hanya sekitar Rp600 saja. Tapi sekarang bisa sampai 70% selisihnya," ujar Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan, Alfian Arahman saat berbincang bersama elaeis.co, Jumat (13/5).

Kata Alfian meski para negara pengimpor CPO menyerbu Malaysia, seperti India yang kebutuhannya sebanyak 40% persen, sebenarnya tidak membuat Indonesia kehilangan pasar dunia. Sebab produksi CPO Malaysia bisa diperhitungkan. Terlebih Indonesia memiliki kebun kelapa sawit terbesar sedunia.

"Kita belum tau pasti berapa besaran kebutuhan para negara importir tadi. Tapi kita bisa perhitungkan kemampuan Malaysia dalam memenuhi kebutuhan itu," bebernya.

Hanya saja kata Alfian, Indonesia patut mencontoh cara Malaysia dalam mengatur CPO. Meraka tidak akan jor-joran ekspor CPO sebelum kebutuhan dalam negerinya terpenuhi. Hal ini bertolak belakang dengan Indonesia yang lebih fokus ekspor ketimbang memenuhi kebutuhan domestik.

"Baru saat ini mulailah pemerintah kita memperhitungkan kondisi tersebut dengan menerapkan kebijakan yang justru malah mengorbankan petani," bebernya.

Seharusnya penutupan ekspor yang kini sedang ramai diperbincangkan itu tidak serta Merta total ditutup. Namun besaran ekspor yang selalu diawasi. Artinya ada pembatasan ekspor.

Bisa jadi sistem seperti DPO dan DMO namun dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri tanpa pembatasan. "Kalau ini kan dibatasi 20%, seharusnya untuk pemenuhan dala negeri tanpa batas dan ekspor baru dibatasi,"bebernya.

Cara itu menurut Alfian jauh lebih Arif dan bijaksana. Lantaran tidak mengorbankan sejumlah pihak. Kemudian juga berpotensi menutup kesempatan para pabrik kelapa sawit dalam menurunkan harga kelapa sawit secara semena-mena.

"Harapan kita larangan itu segara dicabut. Jangan sampai berlarut-larut. Sebab kondisi petani kelapa sawit sudah memprihatinkan," pintanya.