Palembang, elaeis.co - Setelah anjloknya hingga beberapa bulan belakangan ini, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit mulai bergerak naik. Namun kenaikan harga dinilai petani belum maksimal. 

Kenaikan ini digadang-gadang salah satunya lantaran dihilangkannya Pungutan Ekspor (PE) oleh pemerintah. Akibatnya ekspor CPO berjalan dan laris manis di pasar internasional.

Kendati begitu, kenaikan harga belum sepenuhnya memuaskan hati para petani kelapa sawit. Pasalnya harga saat ini belum kembali normal seperti harga sebelum dilakukan penutupan ekspor CPO oleh Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Dimana kala itu harga TBS mampu di atas Rp3000/kg. Sementara saat ini harga tertinggi masih berada di angka Rp2000/kg.

Sekretaris DPW APKASINDO Sumsel, M Yunus mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang perlu dirampingkan untuk mendongkrak harga TBS. 

Salah satunya yang terpenting adalah pemerintah harus melakukan monitoring, evaluasi dan penindakan. Khususnya terhadap pabrik kelapa sawit (PKS) yang belum mau membeli TBS petani dengan harga yang wajar.

"Masih banyak PKS yang belum mau membeli dengan harga wajar sesuai pasar. Ini yang harus diperhatikan pemerintah," ujarnya kepada elaeis.co, Rabu (3/8).

Menurutnya tindakan itu ditunggu para petani saat ini. Sebab dari pengamatannya PKS-PKS saat ini justru seperti kompak dalam menentukan harga TBS petani. 

"Mereka ini seperti orkestra, naik turunkan harga. Jika sudah diturunkan, namun enggan menaikan harga kembali. Kendati pun dinaikkan, bertahap dan sangat tipis," bebernya.

Padahal per akhir Juli kemarin kebijakan DMO dan DPO yang selama ini dianggap momok dalam aktifitas ekspor sudah jatuh tempo. Artinya kebijakan itu tidak lagi ada selama belum diperpanjang pemerintah.

"Berartikan tidak ada kewajiban perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi mereka bisa full dalam mengekspor CPO. Artinya seharusnya serapan TBS petani bisa maksimal dengan harga yang wajar pula," katanya.

"Setahu saya belum ada perpanjangan hingga hari ini. Jadi pemerintah perlu melakukan monitoring, bahkan perlu menindak para PKS yang bandel," imbuhnya.