Bengkulu, elaeis.co - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat niilai tukar petani untuk subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat (NTP-R) di Bengkulu pada September 2022 lalu mengalami kenaikan sebesar 7,80 persen dibandingkan dengan Agustus 2022. Yaitu dari 129,52 persen menjadi 139,61 persen.

NTP-R merupakan indikator kemampuan atau daya beli petani perkebunan. Meski NTP-R naik, bukan berarti petani kelapa sawit atau komoditas perkebunan rakyat lainnya makin sejahtera.

Pengamat ekonomi Bengkulu, Prof Dr Ahmad Badawi Saluy MM mengatakan, NTP merupakan rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayarkan petani yang dinyatakan dalam persentase. NTP itu digunakan oleh banyak pihak dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani, baik di subsektor pangan (NTP-P), perkebunan rakyat (NTP-R), hortikultura (NTPP-H), peternakan (NTP-T), dan perikanan (NTN-P).

Untuk subsektor perkebunan rakyat, NTP-R kerap dianggap sebagai indikator kesejahteraan petani sawit.

Tapi Badawi tidak sepakat dengan anggapan itu. Katanya, NTP-R belum benar-benar mengindikasikan kesejahteraan karena nilainya ditentukan menggunakan data harga komoditas.

"Dan data harga itu dari perusahaan perkebunan atau di tingkat pabrik. Coba pakai harga di tingkat petani, pasti hasilnya akan lebih rendah," kata Ahmad, kemarin.

Menurutnya, harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Bengkulu sempat turun hingga Rp 1.000/kg pada Juli hingga awal Agustus lalu. Saat ini harga TBS mulai membaik, telah mencapai Rp 1.880 per kilogram.

"Tapi itu harga pabrik. Apakah tahu kalau harga di tingkat petani lebih rendah dari itu?" tuturnya.

Agar lebih objektif, dia meminta BPS menghitung NTP-R menggunakan data ril di lapangan sehingga ukuran kesejahteraan petani kelapa sawit bisa semakin terlihat jelas.

"Sebenarnya tidak perlu dihitung sejahtera atau belum. Lihat saja di lapangan, banyak petani kelapa sawit masih jauh dari kata sejahtera," ujarnya.

Dia juga berharap Pemprov Bengkulu melakukan terobosan untuk mengoptimalkan subsektor tanaman perkebunan rakyat sebagsi modal dasar untuk membangkitkan perekonomian daerah.

"Kita harap pemerintah bisa mengatasi permasalahan perkebunan rakyat, salah satunya kelapa sawit. Karena harga komoditas ini selalu berbeda antara di tingkat pabrik dan petani," tutupnya.