Bangkinang, elaeis.co - Ratusan warga pemilik lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sinama Nenek dan Desa Danau, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, mendesak perusahaan sawit  PT Subur Arum Makmur (SAM) 2 mengembalikan lahan mereka .

Kemarin, warga berkumpul di Balai Desa Sumber Makmur untuk menyuarakan kembali tuntutannya. Versi warga, perusahaan menguasai lahan seluas sekitar 835 hektar sejak beberapa tahun lalu hanya berdasarkan klaim telah mengantongi izin. Tahun 2005 terjadi eksekusi lahan yang memicu konflik antara masyarakat dengan perusahaan tersebut.

"Saat eksekusi, rumah kami di kavlingan kelapa sawit dibakar dan sejumlah mobil milik petani sawit dimasukkan ke parit," kata Ketua Gapoktan Kelapa Sawit Kabupaten Kampar, Musadad, kepada wartawan.

Dia mengaku tidak mengetahui orang yang membakar rumah petani dan siapa yang menyuruhnya. "Rumah yang dibakar sekitar 100 rumah. Padahal kami juga bayar pajak," ucapnya.

Warga korban eksekusi lantas mendirikan koperasi dan meminta bantuan penasehat hukum untuk membantu penyelesaian dan mengembalikan tanah milik anggotanya.

Dalam dialog yang berlangsung di Balai Desa Sumber Makmur, Ketua Koperasi Produsen Bahtera Pangan Riau, Charles Manulang, berjanji akan terus memperjuangkan nasib rakyat yang disepelekan pengusaha.

"Kita haya bisa berharap pada Presiden dan Wakil Presiden agar memberikan bantuan supaya anggota kami memiliki kembali lahannya," pintanya.

Sementara, Penasehat Hukum FA & partner, Antony P Silaban, mengaku heran perusahaan dan pemerintah daerah kurang peduli terhadap petani sawit. "Ini lahan masyarakat dan jadi pendapatan keluarganya, diperlakukan seperti ini kok tak dibela pemerintah daerah," tandasnya.

Sebelumnya pegiat lembaga sosial yang pernah membantu anggota gapoktan, M Iryansah, mengaku sudah memperjuangkan nasih petani sawit sejak tahun 2003. Namun hingga kini belum ada hasilnya. 

"Saya dan tim dampingi petani berjuang, laporan sudah dibuat mulai RT/RW sampai ke pusat, tidak ada hasil. Namun terbentur adanya aturan bahwa persoalan di daerah diselesaikan di daerah, bukan di pusat," pungkasnya.