Jakarta, elaeis.co - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai pertambahan luas kebun kelapa sawit diprediksi berada pada lahan petani kelapa sawit, bukan lahan perusahaan. Hal ini dikuatkan dengan diberlakukannya regulasi moratorium yang membatasi perusahaan untuk membuka kebun baru.

"Saat itu moratorium hanya berlaku untuk perusahaan. Bahkan dengan Inpres No 5 Tahun 2019 perusahaan yang sudah punya izin pun sulit untuk membangun kebunnya. Sedangkan petani tidak ada aturan tersebut. Mereka masih boleh membangun asalkan tidak dikawasan hutan," kata Ketua Umum Gapki, Eddy Martono kepada elaeis.co, Sabtu (6/4).

Karena itu, lanjut Eddy, kemungkinan penambahan atau peningkatan luas kebun terjadi di lahan petani. Baik untuk pembukaan kebun baru atau konversi dari tanaman lain.

Sementara menyikapi perbedaan data yang dijabarkan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang menyatakan luas tutupan sawit nasional mencapai 17,3 juta hektar di tahun 2023, sementara Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut luas kebun sawit mencapai 16,38 juta hektar pada tahun 2021 dan menjadi 16,83 juta hektar tahun 2023, Eddy mengatakan hal itu bisa saja terjadi. 

Sebab hingga saat ini pemerintah Indonesia belum menyelesaikan implementasi kebijakan satu peta.

Sedangkan peningkatan luasan kebun kelapa sawit, menurut Eddy juga tidak ada relevansinya dengan hilirisasi minyak kelapa sawit yang belum maksimal.

"Tidak ada relevansinya (hilirisasi minyak sawit, red)," kata dia.

Eddy berharap pemerintah memperbaiki pendataan di sektor perkebunan kelapa sawit. Seperti pembangunan kebun kelapa sawit petani harus dilengkapi STDB terlebih dahulu. Baru mendapatkan izin untuk pembangunan kebun.