Pekanbaru, elaeis.co - Sudah setengah bulan lebih pemerintah memberlakukan kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil), yakni sejak 28 April 2022. 

Sejak saat itu pula seluruh petani mengeluh karena sulit menjual tandan buah segar (TBS) sawitnya. Sekalipun terjual, dibeli dengan harga murah. Pabrik-pabrik kelapa sawit (PKS) juga sudah mengeluh karena kondisi tangki penampungan mereka yang sudah penuh. 

"Setelah diberlakukannya larangan ekspor mulai dari beberapa jenis sampai semua turunan CPO. Akibatnya sekarang PKS-PKS banyak yang tidak menerima dan harganya luar biasa turun sampai 60% dari harga sebelumnya. Yang sebelumnya Rp 3800 sekarang turun sampai Rp 1.400 per kilogramnya," kata Ketua Asosiasi Sawitku Masa Depanku (Samade) Riau, Karmila Sari kepada elaeis.co, kemarin.

Karmila mengatakan, Ketua Umum Samade, Tolen Ketaren juga telah menyampaikan langsung kondisi yang dialami para petani ke pemerintah. Namun memang belum menemukan titik terang. 

Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini memang buntut dari kebijakan yang diterapkan. Dimana Ara perusahaan sulit menjual CPO-nya akibat Larangan ekspor yang dilakukan. 

Dengan demikian, dia kembali meminta kepada pemerintah agar sesegera mungkin mencabut kebijakan larangan ekspor CPO tersebut. Menurutnya, ini merupakan satu-satunya langkah instan yang bisa diambil pemerintah untuk memulihkan kondisi yang terjadi saat ini. 

"Langkah singkatnya memang harus segera dicabut larangan ekspor itu. Dengan dicabut, artinya kembali ke kondisi semula. Harga menjadi lebih baik dan PKS juga tidak kesulitan menjual CPO," ujarnya.