Samarinda, elaeis.co – Perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai belum memberikan kontribusi signifikan bagi daerah.

Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, bahkan menyebutkan bahwa daerah hanya menerima dampak buruk, mulai dari jalan rusak hingga minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Hal itu diutarakannya saat audiensi bersama Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim, Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan (FKPB), dan Dinas Pangan Tanaman Pangan Hortikultura (DPTPH) Kaltim.

Audiensi dihadiri Kepala DPTPH Kaltim, Siti Farisyah Yana, Plt Kadisbun Kaltim Andi Siddik, serta jajaran pengurus FKPB Kaltim. Turut hadir Ketua Harian FKPB H. Yus Alwi, akademisi Dr. Odit, dan Ketua Pokja Bidang Produktivitas Surono.

“Kaltim cuma dapat jalan rusak, ada daerah tertinggal. Fasilitas kesehatan tidak memadai, listrik tidak masuk desa, dan sekolah pun minim di area aktivitas perusahaan perkebunan sawit,” ungkapnya dalam keterangan resmi Diskominfo Kaltim dikutip Sabtu (23/8).

Menurutnya, potensi perkebunan sawit di Kaltim sangat besar, namun kontribusinya terhadap pembangunan daerah masih jauh dari harapan. Kondisi ini tentu harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan para pelaku usaha perkebunan.

Meski begitu Kaltim tetap mengapresiasi FKPB yang berinisiatif akan menggelar diskusi publik sekaligus peluncuran buku berjudul Empat Dekade Perkebunan di Bumi Etam. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah strategis membahas persoalan kontribusi sawit, sekaligus memperluas perhatian hingga ke tingkat nasional.

Rudy menekankan pentingnya menghadirkan daerah penghasil kelapa sawit dari Sumatera dan seluruh Kalimantan agar diskusi lebih komprehensif. Ia juga mendorong agar kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, ikut dihadirkan dalam forum tersebut.

“Saya setuju kalau Dinas Perkebunan mau buat kegiatan. Jangan tanggung-tanggung. Kalau bisa secara nasional. Bahkan, panggil juga Menteri Keuangan hadir ke Kaltim,” tegasnya.

Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat diperlukan agar tahu porsi penerimaan Kaltim dari hasil sawit yang disetor ke pusat. Rudy berharap langkah ini membuka jalan bagi peningkatan kontribusi industri sawit terhadap pembangunan di daerah.

Rudy menegaskan bahwa kontribusi nyata industri sawit harus segera diwujudkan. “Pusat perlu tahu bagaimana kondisi Kaltim. Kenapa kontribusi dari perkebunan sawit untuk Kaltim tidak ada,” tandasnya.

Selain diskusi publik, penerbitan buku Empat Dekade Kelapa Sawit di Kalimantan Timur ‘Kisah Pertumbuhan dan Tantangan Berkelanjutan’, juga dianggap penting. Buku tersebut menjadi tonggak dokumentasi sejarah industri sawit di Kaltim.

Hingga kini, belum ada satu pun buku yang sistematis menggambarkan perjalanan hampir lima dekade perkembangan perkebunan sawit di Kaltim. Buku ini hadir sebagai refleksi, panduan masa depan, serta sumber pengetahuan yang merangkum catatan sejarah, data statistik, hingga testimoni para pelaku utama industri sawit.