Bengkulu, elaeis.co - Ekspor minyak kelapa sawit (CPO) Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 2005. Bahkan dalam periode 2020-2022, ekspor tercatat tumbuh -7,66 persen.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Bengkulu Provinsi Bengkulu, John Irwansyah Siregar mengatakan, penurunan sebenarnya tak hanya terjadi pada ekspor, namun juga produksi CPO. Menurutnya, penurunan produksi sudah berlangsung dalam 3 tahun terakhir.

"Tahun 2022 produksi dan ekspor CPO menurun dibanding 2021. Ini terjadi karena adanya inkonsistensi kebijakan pemerintah. Larangan ekspor misalnya, sangat berpengaruh pada kinerja ekspor tahun 2022," kata John, kemarin.

Kebijakan domestic market obligation (DMO) dalam rangka menjaga pasokan minyak goreng dalam negeri juga ikut menekan kinerja ekspor. Menurutnya, seharusnya pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan DMO karena saat ini harga minyak goreng di dalam negeri sudah cenderung stabil.

"Pemerintah cukup menggunakan kuota kebutuhan dalam negeri. Misal kebutuhan minyak sawit di dalam negeri 20 juta ton, maka pemerintah cukup menyediakan kuota sebesar itu. Sisanya bisa diekspor. Jadi, DMO seharusnya tidak diterapkan lagi karena tak ada gejolak minyak goreng di dalam negeri," ujarnya.

"Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang menguntungkan masyarakat dan pelaku usaha," imbuhnya.

Pengurangan hak ekspor CPO menjadi 6 kali DMO juga dikhawatirkan makin menurunkan volume ekspor.

"Rasio ekspor CPO yang berkurang dibandingkan tahun lalu dikhawatirkan berdampak pada penumpukan CPO di pabrik. Kita tidak ingin itu terjadi, makanya kita berharap pemerintah bisa membuat kebijakan yang berpihak ke pelaku usaha," tukasnya.

Ia menilai, prospek bisnis CPO sebenarnya masih cukup bagus karena pertumbuhan konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan produksi. Tapi persoalannya, bisa nggak? Karena kita juga mengalami tren menurun dalam hal produksi," tuturnya