Jakarta, elaeis.co - Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kelapa sawit wajib direalisasikan. Meski wajib tidak ada sanksi yang mengatur kebijakan ini.

Kendati begitu pemerintah terus mengingatkan agar perusahaan kelapa sawit menyalurkan CSR-nya. 

Anehnya penyaluran bantuan ini justru dinilai tidak tepat sasaran. Contohnya saja bantuan CSR perusahaan sawit justru tidak dinikmati oleh petani kelapa sawit yang memiliki hak lebih besar. 

Apalagi, jumlah CSR perusahaan terbilang sagat minim. Untuk itu penyalurannya harus tepat sasaran.

"Perusahaan itu harus hadir di tengah masyarakat. CSR ini prosesnya panjang sehingga menyebabkan sering tidak tepat sasaran," kata Ketua Umum (Ketum) DPP Samade, Tolen Ketaren saat berbincang dengan elaeis.co, Minggu (16/10).

Seharusnya, lanjut Tolen, ketimbang disalurkan untuk pembangunan rumah layak huni seperti di Jambi, CSR perusahaan kelapa sawit akan lebih maksimal jika digunakan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan petani. 

Misalnya pengembangan SDM dengan cara menggelar pelatihan pembibitan, perawatan hingga produksi kebun kelapa sawit.

"Kan bisa juga untuk menghadirkan pupuk atau pestisida murah. Buat infrastruktur dan sebagainya juga bisa," ujarnya.

Sebab menurut Tolen, hal-hal tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi para petani. "Kalau larinya ke rumah layak huni, itu sepertinya sudah tidak tepat sasaran," terangnya.

Menurutnya, BPDPKS harus jeli melihat kondisi ini. Jangan justru acuh hingga penyaluran menjadi salah sasaran. "Begitu juga pemerintah daerah yang harus hadir dengan melakukan pengawasan," tandasnya.