Pekanbaru, elaeis.co - Lantaran menjadi wilayah sentra kelapa sawit terbesar di Indonesia, sudah barang tentu Riau menjadi fokus utama dalam percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dimana capaian PSR di Bumi Lancang Kuning tersebut juga tergolong minim.

Malah pada tahun 2022 capaian PSR di Riau 0%. Berkaca dari itu Dinas Perkebunan Provinsi Riau merasa gembira lantaran pemerintah pusat utus Tim Gugus Tugas PSR untuk membantu percepatan PSR tadi.

"Kita sangat senang dan kita seluruh Dinas Perkebunan Kabupaten/kota siap membantu apa yang dibutuhkan oleh tim Gugus Tugas Ini. Sebab ini demi kebaikan Riau terutama soal percepatan PSR tadi," ujar Kelapa Dinas Perkebunan Riau Zulfadli dalam gelaran Akselerasi Program Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP), Rabu (24/5).

Ia mengatakan hingga saat ini sudah ada 1.700 hektar kebun kelapa sawit yang telah diusulkan untuk diremajakan di Riau. Harapannya Agustus 2023 mendatang jumlahnya sudah mencapai 3.000-4.000 hektar diusulkan.

"Siak kita dengar akan mengusulkan 5.000 hektar, Pelalawan 4.500 dari target 3.000 hektar. Belum lagi kabupaten lainnya. Jadi untuk kesuksesan PSR ini jangan sungkan, jika ada kendala langsung koordinasi dengan tim gugus tugas," tuturnya.

Menurutnya, PSR ini menjadi penting karena bertujuan untuk meningkatkan produksi perkebunan kelapa sawit di Indonesia, termasuk di wilayah Riau. Bagaimana tidak, Riau telah menyumbangkan 21,56% dari total 48 juta ton CPO secara nasional. Dimana luas kebun di Riau 21% dari total se-Nusantara.

"Maka patutlah perkebunan kelapa sawit ini dijaga bahkan ditingkatkan," paparnya.

Belum lagi kata dia, sedikitnya ada 52 % masyarakat Riau bergantung pada perkebunan sawit.

Dalam sambutan sekaligus membuka acara yang ditaja di Grand Zuri Hotel Pekanbaru itu, Zulfadli mengaku risau dengan terus merosotnya harga kelapa sawit di Riau. Padahal memang harga penetapan mengikuti hasil tender CPO.

"Memang tidak bisa berbuat banyak lantaran kita berpatokan dengan harga CPO. Kita hanya bisa memaksimalkan agar turunnya harga CPO tadi bukan faktor kesengajaan," paparnya.

"Dalam penetapan harga kita selalu diawasi oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati). Tentu tidak ada main-main dalam penetapan harga TBS di Riau ini," imbuhnya.