Jakarta, elaeis.co - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan penambahan kuota pupuk subsidi telah mendapat persetujuan dari Presiden RI, Joko Widodo. Dengan tambahan ini, maka upaya pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dapat dilakukan secara cepat.

Menurut Amran, pupuk adalah unsur yang sangat penting dalam mendukung percepatan produksi. Karena itu, dia berharap para petani mampu mempercepat masa tanam dengan cara tanam culik alias tanam setelah panen untuk mengantisipasi El Nino yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

"Fokus kita tertuju pada komoditas padi dan jagung sebagai antisipasi dampak El Nino yang masih berlangsung di sejumlah daerah. Karena itu ketersediaan pupuk mutlak kita siapkan," jelas Amran, dalam siaran pers, kemarin.

Dia mengatakan, Kementan telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk bersubsidi menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) sehingga para petani tidak lagi dipusingkan dengan kartu tani sebagai alat pengambilan.

Perlu diketahui bahwa penebusan pupuk bersubsidi menggunakan KTP 100% pada Tahun 2023 ini telah dilakukan di beberapa provinsi seperti Sumut, Riau, Jambi, Lampung, Babel, Jatim, Bali, Kalsel, Sulbar, Sulteng, Sultra, Gorontalo, Sulut, Malut, dan Maluku Utara.

”Petani yang akan menebus pupuk bersubsidi datang ke kios pupuk resmi untuk cek alokasinya dan menebus menggunakan KTP,” jelasnya.

Selain pupuk, Mentan juga memastikan bahwa pemerintah juga akan menyediakan berbagai alat dan prasarana lain seperti mekanisasi alsintan, bibit unggul dan sarana lainnya yang dapat menunjang berbagai kegiatan produksi.

"Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini dilaksanakan dengan efektif dan efisien sehingga dampak positif dapat dirasakan langsung oleh para petani di seluruh Indonesia," katanya.

Kebijakan pemerintah dalam memudahkan akses pupuk subsidi bagi para petani disambut baik masyarakat desa di sejumlah daerah. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, petani menyampaikan terima kasih karena KTP merupakan alat yang paling mudah dalam pengambilan pupuk. 

Poppy Kristanti, seorang penyuluh di Kecamatan Rancaekek mengatakan, kemudahan akses dengan menggunakan KTP sangat membantu para petani di sana yang sulit terjangkau internet. "Alhamdulillah dengan KTP menjadi jauh lebih mudah. Dan juga kalau di kios kami rajin melakukan pengecekan untuk mendata jumlah pupuk dan para petaninya. Jadi intinya boleh pakai KTP asal terdaftar di RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok)," katanya.

Dia mengakui penggunaan kartu tani sebagai alat pengambilan pupuk dirasa susah oleh sebagian petani. "Ketersediaan pupuk alhamdulillah selalu ada sesuai kuota. Semua kebagian pupuk karena stoknya selalu ada," katanya.

Di Sumedang, Ketua Kelompok Tani Mekar Saluyu mengatakan bahwa penggunaan KTP sebagai alat dan akses pupuk semakin mempermudah petani dalam meningkatkan produksi. Hanya saja, dia berharap pemerintah meningkatkan NPK ketimbang Urea.

Terpisah, Ketua KTNA Nasional, Yadi Sofyan Noor mengatakan bahwa sosialisasi penggunaan KTP dalam pengambilan pupuk sudah merata ke seluruh petani di seluruh Indonesia. Dia mengaku mendapat banyak masukan dari tingkat bawah bahwa kebijakan tersebut sudah sangat tepat dan layak mendapat apresiasi dari semua pihak.

"Banyak petani yang menyampaikan ke saya atas kebijakan tersebut. Mereka mengaku senang karena dengan KTP semua jauh lebih mudah," jelasnya.