Jakarta, elaeis.co - Kementerian Pertanian (Kementan) menyambut positif peluncuran Panduan Program Kerja Lima Tahun Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) periode 2025–2030. 

Dokumen ini digadang-gadang jadi panduan utama yang membantu daerah menata ulang tata kelola sawit secara lebih modern dan berkelanjutan.

Sejak lama, daerah penghasil sawit menghadapi berbagai persoalan klasik: produktivitas yang stagnan, petani yang belum kuat secara kelembagaan, hingga hilirisasi yang belum maksimal. Panduan AKPSI hadir untuk mengisi celah itu. Ia bukan hanya daftar rencana, tapi semacam peta jalan yang memandu pemerintah daerah memperkuat pondasi industri sawit dari hulu sampai hilir.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perkebunan, Abdul Roni Angkat, menegaskan bahwa sawit memegang peran besar dalam ekonomi nasional. Komoditas ini menyerap jutaan tenaga kerja dan menopang pendapatan banyak kabupaten. Karena itu, ia menilai kehadiran panduan ini sebagai sinyal kuat bahwa daerah mulai bergerak lebih serius.

“Panduan ini menunjukkan komitmen kuat daerah dalam membangun sektor sawit yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Kementan mengapresiasi inisiatif AKPSI yang sejalan dengan agenda nasional untuk memperkuat posisi petani, memastikan keberlanjutan lingkungan, serta meningkatkan daya saing sawit Indonesia di pasar global,” kata Roni.

Menurutnya, kolaborasi pusat dan daerah adalah kunci agar sawit bukan hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga benar-benar meningkatkan taraf hidup petani. Ia menyebut percepatan sertifikasi ISPO, penguatan kelembagaan petani, dan dorongan replanting atau PSR sebagai langkah strategis yang harus berjalan berdampingan.

“Dengan panduan ini, kami optimistis daerah semakin siap menjalankan tata kelola sawit yang modern dan mendukung hilirisasi sesuai potensi lokal,” tambahnya.

Panduan AKPSI sendiri memuat enam bidang strategis, mulai dari advokasi kebijakan publik, penguatan ekonomi daerah, pemberdayaan petani, tata kelola lingkungan, perluasan kemitraan dan diplomasi sawit, hingga komunikasi publik berbasis data. Implementasinya dirancang bertahap selama lima tahun, dimulai dari konsolidasi internal hingga penyusunan laporan capaian nasional.

Kementan berharap panduan ini bisa menyatukan arah perkembangan sawit di seluruh daerah penghasil. Alih-alih berjalan sendiri-sendiri, kabupaten kini punya acuan yang sama untuk memperkuat produktivitas dan menggenjot hilirisasi.

Dengan adanya panduan ini, AKPSI diharapkan mampu memainkan peran yang lebih strategis, memastikan industri sawit tumbuh lebih tertata, inklusif, dan siap bersaing di pasar global.