Makasar, elaeis.co - Direktorat Jenderal Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM) Masyarakat, Komunitas, dan Pelaku Usaha Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Republik Indonesia melakukan koordinasi strategis dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam rangka penguatan komitmen dunia usaha terhadap prinsip-prinsip HAM.

Dalam pertemuan tersebut, Sulaiman H. Andi Loeloe selaku Ketua Komite Tetap (Komtap) Perkebunan dan mewakili Ketua Umum KADIN Sulsel, menegaskan bahwa dunia usaha harus bebas dari segala bentuk pelanggaran HAM. 

Ia mengatakan, bahwa bisnis yang bertanggung jawab adalah yang mendukung dan menghormati perlindungan HAM secara menyeluruh, baik dalam pelaksanaan operasional, penerapan standar mutu, hingga aspek kesejahteraan pekerja.

“Pengusaha harus bersaing secara sehat di pasar global. Maka, sangat penting untuk mengedepankan prinsip HAM dalam semua lini kegiatan bisnis,” tegas Sulaiman yang juga Sekjen Apkasindo Perjuangan ini kepada elaeis.co, Jumat (9/5).

Ia mengatakan, sangat penting perlindungan terhadap pekerja perempuan, penyediaan fasilitas ibadah, serta memastikan tidak adanya praktik eksploitasi anak dalam sektor perkebunan. 

Sulaiman menyampaikan bahwa KADIN Sulsel secara konsisten telah memberi edukasi dan pelatihan vokasional kepada pengusaha dan masyarakat pelaku komoditi sektor hulu.

Selain itu, ia mendorong penerapan sertifikasi dan standar seperti Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), serta Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) guna meningkatkan daya saing dan memastikan keberlanjutan usaha yang berbasis HAM.

"Ini adalah langkah nyata dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam membangun iklim usaha yang inklusif, adil, dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan," pungkasnya.