Medan, elaeis.co - Dorong swasembada pangan, Kementerian Pertanian menjalankan program penambahan areal tanam untuk pengembangan padi gogo dengan sistem tumpang sari. Salah satu areal sasaran adalah perkebunan kelapa sawit yang sedang diremajakan.

Kendati memiliki potensi untuk memberikan penghasilan sampingan bagi petani kelapa sawit, namun program ini dihadapkan dengan berbagai tantangan.

Diterangkan Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumatera Utara (Sumut), Gus Dalhari Harahap, tantangan kebanyakan muncul dari sisi teknis karena program ini dilaksanakan berbarengan dengan peremajaan sawit rakyat (PSR). "Untuk realisasi PSR saja masih belum mencapai target," ujarnya kepada elaeis.co, Jumat (10/1).

"Kendala lain, syarat Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) juga tergantung dari sukses dan tidaknya usulan," sambungnya.

Selain itu, katanya, pemerintah dalam pengembangan padi gogo hanya memback up benih, pupuk, pestisida dan herbisida. "Sementara biaya operasional tanam dan perawatan belum ada," sebutnya.

Bukan hanya itu, rantai pasok setelah panen juga belum banyak diketahui oleh petani. "Di mana pemasarannya?" ujarnya.

"Petani juga belum banyak paham cara budidaya padi gogo. Ini juga menjadi penghambat realisasi program tersebut," imbuhnya.

Untuk diketahui saat ini ada 46.168 hektar kebun kelapa sawit milik petani yang tergabung dalam Apkasindo berpotensi untuk pengembangan padi gogo. Sebarannya yakni di Aceh seluas  seluas 500,20 hektar, Sumbar 1000 hektar, Riau 22.150 hektar, Kalsel 7.100 hektar, Kaltim 9.000 hektar, Sulteng 1.000 hektar, Papua 3.600 hektar dan Papua Barat 2.318 hektar.

Namun dari data itu, baru 204 hektar yang sudah keluar SK CPCL-nya sampai saat ini. Yakni di Riau, tepatnya di kabupaten Indragiri Hilir. Sedangkan yang sudah masuk pengusulan, baru sebanyak 500,20 hektar di Kabupaten Subulussalam.