Simalungun, elaeis.co - Tiga anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) Dapil X Siantar-Simalungun bertemu dengan Aliansi Gerakan Masyarakat Sidamanik (GMS), membahas konversi kebun teh menjadi kelapa sawit oleh PTPN IV.

Pada kesempatan itu, Anggota DPRD Sumut Rony Reynaldo Situmorang, Gusmiyadi, dan Mangapul Purba hadir langsung untuk mendengarkan aspirasi GMS. Masyarakat Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, sampai saat ini terus menyuarakan penolakan terhadap langkah PTPN IV Unit Kebun Sidamanik itu.

Ketua Aliansi GMS, Sukendro Sidabutar, mengatakan, sebagian kebun teh yang dikelola perusahaan BUMN itu, seperti HGU di Bah Birong Ulu, sudah ditanami kelapa sawit. Menurutnya, sejak Juni 2022 hingga November 2022 PTPN IV telah mengkonversi seluas 257 hektare lahan teh menjadi tanaman sawit.

“Kami menolak konversi teh ke sawit. PTPN IV Unit Sidamanik sesuka hati, tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat dan tidak memikirkan dampak buruk yang akan diakibatkan oleh konversi," katanya melalui pernyataan resmi dua hari lalu.

Berbagai upaya sudah dilakukan warga, termasuk menghentikan alat berat yang beroperasi di lahan tersebut. Juga memblokir truk yang membawa bibit sawit ke Sidamanik. "Kami sudah berulang kali melakukan aksi protes menolak konversi, namun tidak membuahkan hasil," sebutnya.

Yang membuat masyarakat makin kecewa, katanya, DPRD Simalungun dan Bupati Simalungun terkesan membiarkan masyarakat khususnya di Kecamatan Sidamanik menderita akibat dampak buruk yang akan terjadi setelah konversi teh ke sawit.

“Aliansi GMS akan menggugat Bupati Simalungun Radiapoh H Sinaga apabila sampai mengeluarkan izin konversi teh ke sawit di Kabupaten Simalungun," tukasnya.

"Kami meminta Pemkab Simalungun mengkaji ulang persetujuan lingkungan terhadap PTPN IV karena beberapa daerah yang telah ditanami sawit ada yang longsor, banjir serta kondisi jalan menjadi rusak parah," tambahnya.

Menanggapi hal itu, Rony Reynaldo menuturkan bahwa kehadiran DPRD Sumut adalah untuk mendengarkan perkembangan terbaru atas konversi teh. 

“Kita sepakat untuk memetakan permasalahan ini dan merumuskan apa yang harus kita lakukan. DPRD Sumut mendukung sepenuhnya langkah yang dilakukan aliansi terkait penolakan konversi teh ke sawit,” ucapnya.

Sebelum mengakhiri pertemuan, Mangapul Purba, Gusmiyadi dan Rony menegaskan bahwa dalam waktu dekat Komisi B DPRD Sumut akan langsung menemui Kementerian BUMN menyampaikan situasi yang terjadi di Sidamanik terkait konversi teh ke sawit yang ditolak keras oleh masyarakat.