Bandung, elaeis.co – Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi atau KDM, resmi melarang budidaya kelapa sawit di seluruh wilayahnya. 

Kebijakan mengejutkan ini diambil dengan alasan krisis air bersih yang semakin mengancam masyarakat, terutama di daerah yang sudah terdampak perkebunan sawit.

Melalui surat edaran yang ditujukan ke seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Barat, Dedi menegaskan, larangan ini segera diberlakukan. Ia bahkan meminta Kepala Dinas Perkebunan menyiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar hukum penghentian penanaman sawit.

“Saya sudah minta Kepala Dinas Perkebunan membuat surat edaran atau pergub larangan budidaya sawit di Jabar mulai sekarang,” tegas Dedi, Selasa (30/12).

Keputusan ini muncul setelah laporan adanya rencana penanaman sawit di lereng Gunung Ciremai. Dedi langsung memerintahkan bupati terkait untuk menghentikan proyek tersebut. 

“Saya sampaikan agar dihentikan dan tidak boleh diteruskan. Alhamdulillah berhenti,” ujarnya.

Kebijakan ini mendapat perhatian serius karena air bersih menjadi isu krusial. Dedi menyoroti kondisi di Sukabumi dan Subang, di mana masyarakat sekitar perkebunan sawit kesulitan mendapatkan air bersih. Ia menekankan, sawit membutuhkan lahan luas, sedangkan Jawa Barat memiliki wilayah terbatas.

“Jawa Barat wilayahnya kecil dan sempit, sementara sawit butuh lahan luas. Jadi tidak cocok. Yang lebih sesuai itu teh, karet, atau kopi,” jelasnya.

Selain masalah air, Gubernur Dedi menekankan praktik alih fungsi lahan yang tidak terkendali memicu berbagai bencana banjir di Jabar. Larangan sawit diharapkan menjadi langkah awal menata ulang tata ruang agar bencana ekologis tidak terulang.

Dedi menegaskan, meski belum ada laporan pengaduan khusus terkait sawit di Cirebon, setiap lahan yang tidak sesuai tata ruang wajib diganti komoditasnya. Pemerintah provinsi berkomitmen memperbaiki tata ruang secara menyeluruh mulai Januari 2026.

Langkah ini dinilai tegas, namun kontroversial. Larangan sawit diprediksi akan mengguncang industri perkebunan, memicu protes dari investor, dan menimbulkan pertanyaan soal keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan.

Dengan keputusan ini, Dedi Mulyadi menegaskan prioritas pemerintah Jabar adalah rakyat dan keberlanjutan lingkungan, bukan keuntungan jangka pendek dari sawit.