Banyumas, elaeis.co - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk menambah anggaran pupuk subsidi sebesar Rp 14 triliun. Perintah ini disampaikannya saat bertemu dengan para petani dan penyuluh se-Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas, Selasa 2 Januari 2024.

 
"Menteri Pertanian sudah mengajukan dan dari Kementerian Keuangan saya harapkan agar segera direalisasikan. Kita akan berusaha untuk yang 14 trilyun ini segera diproses. Tadi saya tanya, ada 1,7 juta ton stok pupuk, 1,2 juta ton diantaranya bersubsidi. Dengan begitu kita harapkan agar yang namanya pupuk sudah tidak bermasalah lagi," jelas Jokowi dalam keterangan resmi.
 
Dengan penambahan anggaran ini, Presiden mengatakan bahwa produksi beras dapat dilakukan secara merata di seluruh Indonesia. Dia pun mengingatkan agar ke depan tidak ada lagi keluhan petani mengenai pupuk subsidi.
 
"Menteri Pertanian juga sudah menyampaikan, beli pupuknya tidak usah memakai kartu tani, boleh memakai KTP, saya setuju. Target kita di Jawa Tengah ini produksi beras bisa kembali ke ranking dua lagi," katanya.
 
Meski demikian, Presiden mengakui persoalan pupuk merupakan persoalan semua negara karena bahan baku utamanya sempat terkendala akibat perang Rusia dan Ukraina. Belum lagi dunia sempat menghadapi pandemi yang memorak-porandakan perekonomian global.
 
"Saya itu kalau ke desa sejak tahun 2020 keluhannya selalu satu pupuk bersubsidi, benar? Tapi supaya bapak ibu tahu, ini semua ada ceritanya. Dunia ini pada posisi ekonominya tidak pasti sehingga terjadi yang namanya krisis keuangan, krisis pangan, krisis energi. Karena covid semuanya. Bahkan dari 200 lebih negara, 96 negara sudah menjadi pasiennya IMF. Artinya negara itu sakit," bebernya.
 
Menurut Presiden, masalah virus covid 19 telah menyebabkan banyak negara jatuh karena ekonominya menjadi lemah dan keuangannya menjadi tidak baik. Bahkan hampir separuh negara di dunia kondisinya memprihatinkan.
 
"Alhamdulillah kita wajib bersyukur karena setelah covid ekonomi kita bisa bangkit kembali. Ini yang patut kita syukuri. Kita juga wajib bersyukur negara kita ini tenteram damai, tidak ada masalah. Saya bersyukur kita bisa makan beras," katanya.
 
Presiden menambahkan bahwa penambahan anggaran ini juga dapat mampu menekan impor beras akibat produksi nasional tidak mencapai target yang diharapkan. Mengingat pertambahan penduduk nasional setiap tahunnya mencapai 4 hingga 4,5 juta jiwa.
 
"Yang kita harapkan adalah tidak impor beras lagi, tapi itu dalam prakteknya sangat sulit karena produksi kita ini selalu tidak mencapai. Karena setiap tahun kita juga bertambah yang harus diberikan makan 4 juta sampai 4,5 juta bayi yang baru lahir. Semua butuh makan, penduduk kita sekarang sudah hampir 280 juta jiwa, semuanya butuh beras," pungkasnya.