Jakarta, elaeis.co – Setiap kali banjir besar melanda, kelapa sawit nyaris selalu jadi tertuduh utama. 

Namun Guru Besar IPB sekaligus pakar agribisnis dan kebijakan pembangunan, Prof. Bayu Krisnamurthi, menilai narasi tersebut keliru dan menyesatkan. 

Menurutnya, menyalahkan sawit setiap kali bencana terjadi justru menutupi kegagalan negara dalam menegakkan hukum dan mengelola tata ruang.

Pernyataan tegas itu disampaikan Prof. Bayu, Senin (29/12), merespons bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. 

Ia menyebut, isu sawit kerap dipelintir secara berlebihan, seolah menjadi kambing hitam tunggal dari persoalan lingkungan yang jauh lebih kompleks.

“Menyalahkan satu komoditas tidak akan membuat kita belajar apa pun. Yang harus dibenahi adalah bagaimana negara mengelola sumber daya alam dan menjaga keseimbangan hidrometeorologi,” ujar Prof. Bayu.

Ia menekankan, fakta lapangan menunjukkan sumber banjir bandang berasal dari wilayah hulu. Aliran air bah membawa gelondongan kayu dan material besar dari kawasan dataran tinggi, yang mengindikasikan kerusakan serius pada hutan dan bentang alam bagian atas. Kondisi ini, menurutnya, tidak bisa serta-merta dikaitkan dengan sawit.

“Air bah datang dari daerah tinggi. Sawit itu bukan tanaman dataran tinggi. Ini fakta yang sering diabaikan. Kalau fakta saja tidak dipakai, kebijakan pasti salah sasaran,” katanya.

Prof. Bayu menyebut, akar persoalan bencana lebih banyak berkaitan dengan lemahnya penegakan hukum, pembiaran aktivitas ilegal, serta tata ruang yang amburadul. 

Ia menilai negara terlalu sering gagal memastikan kawasan lindung tetap terlindungi dan fungsi ekologis wilayah hulu berjalan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, jika ditemukan pembukaan lahan di kawasan miring, kawasan lindung, atau wilayah resapan air yang melanggar aturan, maka yang harus disasar adalah praktik ilegal tersebut, bukan jenis komoditas yang ditanam.

“Kalau ada pelanggaran, yang harus diperangi adalah ilegalitasnya. Mau sawit, jagung, atau tanaman apa pun, kalau melanggar aturan, itu yang harus ditindak tegas,” tegasnya.

Ia juga mendorong pemerintah segera melakukan audit lingkungan dan audit bentang alam di wilayah terdampak bencana. Audit ini dinilai penting agar kebijakan pemulihan dan pencegahan bencana tidak lagi berbasis asumsi, melainkan data dan fakta ilmiah.

Di sisi lain, Prof. Bayu mengingatkan bahwa kelapa sawit merupakan sektor strategis nasional. Sawit menopang kehidupan jutaan masyarakat, menjadi penggerak ekonomi daerah, serta berperan penting dalam ketahanan energi dan industri dalam negeri. Karena itu, kebijakan terhadap sawit tidak bisa disusun dengan pendekatan emosional atau stigma semata.

“Kalau setiap bencana sawit terus diseret, yang rugi bukan cuma industri, tapi juga petani kecil yang menggantungkan hidup dari sektor ini,” ujarnya.

Prof. Bayu menegaskan, pendekatan yang adil dan rasional harus menjadi dasar kebijakan pemerintah. Penegakan hukum harus tegas, tata ruang harus dipatuhi, dan pengelolaan lingkungan harus diperbaiki secara menyeluruh. Tanpa itu, bencana akan terus berulang, dan sawit akan terus dijadikan sasaran empuk.

“Jangan lagi memelintir isu sawit tiap kali bencana datang. Yang gagal sebenarnya tata kelola kita sendiri,” pungkasnya.