Jakarta, elaeis.co - Rangkaian diskusi dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025 ternyata tidak cuma jadi ajang bertukar pandangan industri, tapi juga memantik perhatian Ombudsman RI soal pentingnya memperkuat sistem pengawasan nasional di sektor sawit. 

Poin ini disampaikan langsung oleh Asisten Ombudsman RI, Kusharyanto, yang menilai IPOC tahun ini sarat sinyal perubahan regulasi global yang harus cepat direspons pemerintah.

Dalam keterangannya, Rabu (19/11), Ia menyebut kebijakan yang dibahas negara produsen dan konsumen minyak sawit di IPOC 2025 harus diterjemahkan secara teknis ke layanan publik. Menurutnya, tanpa kesiapan pengawasan, kebijakan besar hanya jadi wacana di atas kertas.

Kusharyanto menekankan beberapa area krusial yang butuh dibereskan segera yakni transparansi penyaluran program untuk pekebun, peningkatan akurasi sistem traceability nasional, hingga evaluasi layanan perizinan yang berhubungan langsung dengan aktivitas industri sawit. 

Ia juga menyoroti pentingnya pemantauan replanting agar tepat sasaran. “Semua ini bagian dari menjaga efektivitas kebijakan di tingkat nasional,” ujarnya. 

Ia menilai rangkaian kebijakan yang muncul dari IPOC 2025 menunjukkan bahwa pelaku industri sedang menghadapi tuntutan baru dari negara konsumen, terutama soal keberlanjutan. 

Tekanan regulasi dari Uni Eropa dan Amerika Serikat membuat tata kelola sawit Indonesia perlu semakin rapi, transparan, dan bisa dibuktikan secara data.

Ombudsman RI sendiri tengah memetakan sejumlah area prioritas yang wajib diperbaiki, mulai dari layanan administratif ekspor, harmonisasi data pusat–daerah, sampai penyempurnaan sistem penyaluran insentif bagi pekebun dan pelaku usaha. 

Pengawasan yang adaptif dianggap penting agar Indonesia tidak ketinggalan dari perubahan regulasi global yang bergerak cepat.

Selain itu, ada satu isu lain yang tak kalah penting yaitu akses pekebun kecil terhadap pembiayaan hijau. Agenda ini ikut muncul dalam diskusi IPOC 2025 dan dinilai bisa menentukan masa depan keberlanjutan industri sawit dalam jangka panjang. 

Kusharyanto juga mendorong harmonisasi standar traceability antara Indonesia dan negara konsumen agar daya saing ekspor tetap terjaga.

Menurutnya, berbagai masukan dari IPOC 2025 memberi ruang besar bagi Ombudsman RI untuk memperkuat fungsi pengawasan layanan publik di sektor sawit. 

Setiap kebijakan yang muncul dari forum tersebut harus dijalankan konsisten agar manfaatnya dirasakan langsung pekebun dan pelaku industri.

Ombudsman menegaskan, pengawasan nasional yang siap dan responsif menjadi kunci menghadapi dinamika regulasi sawit ke depan. Evaluasi dan perbaikan layanan publik akan terus disesuaikan dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.