Jambi, Elaeis.co - Beragam tanggapan muncul usai SK Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang pencabutan izin konsesi dalam kawasan hutan diterbitkan pekan lalu.

Seperti yang disampaikan Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPW Apkasindo Jambi, Dermawan Harry Oetomo. Ia menilai seharunya KLHK perlu melakukan pertimbangan dalam pencabutan izin itu. Khususnya dalam kawasan yang sudah menjadi kebun kelapa sawit yang melibatkan masyarakat.

Sebab jika tetap dilakukan, maka langkah ini cukup bertentangan di sisi sosial. "Petani itu sudah berjasa bahkan juga turut berkorban. Nah ini harusnya dihargai oleh pemerintah," ujar pria berkaca mata itu, Senin (10/1/2022).

Harry menekankan para petani mengantungkan hidupnya dari kebun tersebut. Malah mereka juga berjasa membuka jalan, membuat sekolah bahkan di akui oleh pemerintah lantaran sudah dilengkapi dengan identitas. Dari itu mereka juga terlibat dalam pilkada, pileg, bahkan pilpres.

"Apa tidak seharusnya pemerintah memperhatikan ini, jika memang harus mencabut atau mengambil alih lahan tersebut. Apa tidak ada pengecualian bagi mereka akibat keterlanjuran dan ketidaktahuannya," katanya.

Ia khawatir jika langkah itu terus dilakukan, akan timbul konflik baik internal maupun konflik lahan. Dan jika dieksekusi, Harry bertanya apakah masyarakat dapat ganti rugi?

Kemudian yang dapat lagi dijadikan dasar pertimbangan KLHK menurut Harry adalah petani telah ikut menyumbang perolehan devisa negara. Sementara saat ini muncul bahwa petani adalah aset bangsa. 

"Mereka disebut aset bangsa tapi tidak punya kebun, terus bagaimana. Ini dilema kita. Padahal petani masuk dalam faktor yang berpengaruh dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Mereka penyelamat tambang emas hijau dan minyak di atas bumi. Jadi, sudah selayaknya mendapat perhatian lebih. Kita berharap ada pertimbangan bagi rekan kita para petani tadi agar tidak menjadi korban," tandasnya.