Pekanbaru, elaeis.co - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mendorong para petani kelapa sawit di Provinsi Riau untuk segera melakukan kemitraan dengan perusahaan. 

"Kita ingin semua petani swadaya bermitra dengan perusahaan perkebunan. Ini didorong juga oleh pemerintah provinsi sebenarnya," kata Kepala Seksi Penyidikan Kejaksaan Tinggi Riau, Rizky Rahmatullah kepada elaeis.co, Minggu (4/12). 

Rizky mengakui masih banyak kendala yang membuat para petani saat ini belum mau bermitra dengan perusahaan. 

"Memang ada kendala-kendala yang dihadapi petani itu untuk bermitra. Tapi sebenarnya ini masalah non teknis, misalnya mereka sudah terikat dengan utang atau kredit dengan tengkulak dan peron," ujar Rizky. 

"Nah, itu yang jadi kendala kita khususnya pemerintah daerah untuk mengajak petani bermitra dengan perusahaan perkebunan. Tapi tujuan kita sebenarnya nanti harga-harga yang ditetapkan itu juga nanti berlaku untuk petani swadaya," tambahnya. 

Rizky mengatakan bahwa saat ini, rantai penjualan tandan buah segar (TBS) antara petani hingga ke pabrik terpaut cukup panjang. Kondisi ini lah yang membuat harga TBS pun semakin jauh dari tang ditetapkan oleh pemerintah setiap minggunya. 

"Sekarang ini kan ada rentang kendali yang terlalu jauh. Petani swadaya jual ke tengkulak, kemudian ke peron, di peron itu kan masuk semua jenis TBS, rendeman-nya kan beda-beda. Setelah sampai di perusahaan, tentu mereka tidak mau beli dengan harga tinggi karena sudah bercampur semuanya, tetapi dengan harga rata-rata. Itu kan merugikan petani sebenarnya," kata dia. 

Selain itu, biaya-biaya yang diperlukan peron atau tengkulak itu juga akan dibebankan ke petani. Hal ini membuat harga yang diterima petani juga semakin rendah. 

"Mungkin ke depannya perlu di gagas oleh pemerintah daerah, kami akan bantu support, bagaimana petani-petani swadaya itu pada akhirnya nanti juga bisa bermitra dengan perusahaan perkebunan, sehingga harga TBS yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi itu juga berlaku untuk mereka," ujarnya.