Medan, elaeis.co -  Penerapan keseteraan atau pun pengarusutamaan gender menjadi perhatian Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dalam industri perkebunan kelapa sawit nasional.

Karena itu tidak heran kalau BPDPKS terus menyuarakan agar prinsip kesetaaan dan nondiskrominasi gender di industri sawit harus terus disuarakan.

Harapan itu, seperti dikutip elaeis.co, Sabtu (6/7/2024), disampaikan langsung oleh Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDPKS, Kabul Wijayanto, saat berbicara dalam sebuah seminar di Medan, kemarin.

Sejumlah pihak hadir dalam seminar yang bertajuk "Perlindungan Pekerja Perempuan di Perkebunan Kelapa Sawit dalam Rangka Pengarusutamaan Gender" tersebut.

Baca juga: Begini Cara Gapki Kaltim dan ILO Indonesia Hempang Isu Miring Soal Ketenagakerjaan dan Gender

Seperti Timbas Prasad Ginting selaku Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara (Sumut); Rachel Pandia selaku Direktur PT Amal Tani.

Pengamat perlindungan pekerja perempuan Prof Ir T Sabrina M.Agr Sc PhD, serta Asih Damayanti Sudarmo selaku Wakil Sekretaris Bidang Hukum dan Pembelaan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

Pada sesi diskusi dan seminar dimoderatori oleh Frisda Anggriani Ambarita selaku Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan Keuangan (P2AK) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Kabul Wijayanto yang juga Pelaksana Tugas (PlT) Direktur Kemitraan BPDPKS ini menjelaskan, persamaan gender akan mampu memajukan industri sawit nasional.

Baca juga: Proklim, Gerakan Gender Iklim Perempuan Untuk Perubahan Iklim Global

"Kami berharap lebih banyak perempuan yang menjadi pengambil keputusan di perusahaan-perusahaan sawit," ujar Kabul Wijayanto.

Kata dia, isu perlindungan pekerja di perkebunan kelapa sawit tidak hanya mencakup pekerja laki-laki, melainkan juga kepada pekeeja perempuan agar mendapatkan lingkungan pekerjaan yang aman.

Ia menyebutkan sejumlah isu yang harus diperhatikan oleh indistri sawit nasional terkait pekerja perempuan, seperti isu jam kerja, hak maternal seperti cuti haid dan melahirkan, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

BPDPKS, Kabul menegaskan, selalu bekerja dengan prinsip antidiskriminasi dan menjamin kesetaraan gender, termasuk bersikap adil dan jujur kepada setiap pegawainya.

Baca juga: Ini Pesan Aspek-PIR ke Petani Peserta Pelatihan UMKM Sawit yang Didukung BPDPKS

Dengan tujuan, kata Kabul, agar mampu mengembangkan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan secara maksimal.

Ia berharap kegiatan seminar tersebut dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberdayaan dan perlindungan pekerja perempuan di perkebunan kelapa sawit.