Jakarta, elaeis.co - Platform Multi Komoditas Strategis (PMKS) hadir sebagai sistem nasional terintegrasi, memangkas birokrasi rumit, mempercepat perizinan komoditas, dan bikin data lintas kementerian langsung sinkron tanpa ribet.

Proses perizinan komoditas strategis sering terhambat karena data yang tercerai-berai dan sistem yang berjalan secara silo. Namun, hadirnya PMKS diharapkan bisa menjadi solusi untuk memotong birokrasi dan mempercepat alur izin, ekspor-impor, serta sertifikasi.

Berita Terkait: Dengan PMKS, Data Komoditas yang Tercerai Berai Kini Bisa Dikelola Lebih Efisien dan Terpadu

Menurut Sudarsono Soepomo, akademisi dari IPB University, selama ini pengelolaan data komoditas strategis berjalan terfragmentasi, membuat proses administrasi menjadi lambat dan rentan kesalahan.

"Bayangkan, setiap kementerian punya data sendiri-sendiri. Jika pelaku usaha ingin mengekspor, dia harus mengurus berlapis-lapis dokumen. Ini jelas membuang waktu dan biaya," ujarnya, Rabu (3/9).

Sudarsono menekankan, solusi utama adalah menetapkan PMKS sebagai sistem nasional yang wajib digunakan untuk semua komoditas strategis. Sistem ini akan diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai payung hukum integrasi lintas kementerian. Dengan PMKS, seluruh proses perizinan, ekspor-impor, sertifikasi, hingga pelaporan dapat dilakukan secara digital dan terpadu.

"Ini akan mengurangi tumpang tindih data dan memastikan semua pihak bekerja berdasarkan satu sumber informasi yang sama," kata Sudarsono.

Salah satu keunggulan PMKS adalah kemampuan integrasi dengan platform lain seperti Online Single Submission (OSS), Indonesia National Single Window (INSW), dan sistem sertifikasi keberlanjutan. Dengan integrasi ini, pelaku usaha hanya perlu memasukkan data sekali saja, yang kemudian otomatis tersinkronisasi di seluruh sistem terkait.

"Prinsip single data entry ini tidak hanya efisien, tapi juga mengurangi risiko kesalahan administrasi dan mempercepat proses izin," ujarnya.

PMKS juga dirancang untuk memberi insentif bagi pemerintah daerah agar meningkatkan tata kelola dan ketertelusuran data komoditas. Mekanisme performance-based incentives akan menilai kelengkapan dan akurasi data, kecepatan pembaruan informasi, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap standar legalitas dan keberlanjutan.

"Kalau daerah dapat insentif dari kinerjanya, mereka pasti akan lebih proaktif. Ini bukan cuma soal regulasi, tapi soal memotivasi pengelolaan yang baik," jelas Sudarsono.

Salah satu masalah klasik sistem informasi pemerintah adalah ketergantungan pada anggaran tahunan. PMKS menghadirkan model pembiayaan mandiri, misalnya melalui pungutan layanan digital dan kerja sama dengan pihak swasta. Pendapatan surplus dapat disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), memastikan sistem bisa berjalan berkelanjutan.

Selain itu, PMKS dilengkapi algoritma penentuan status lahan berbasis data geospasial multi-sumber. Ini memudahkan penyelesaian konflik tumpang tindih lahan, termasuk kawasan hutan. Dengan demikian, pelaku usaha mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat.

Sudarsono menambahkan, PMKS juga mendukung prinsip keberlanjutan melalui Sustainable Jurisdictional Approach (SJA) di tingkat kabupaten/kota. Sekitar 42% kebun sawit dan lebih dari 90% kebun karet, kopi, cokelat, dan kelapa dimiliki oleh petani, namun belum menerapkan prinsip keberlanjutan. SJA akan membantu memantau aspek lingkungan, sosial-ekonomi, dan tata kelola secara komprehensif.

"Dengan PMKS, tidak hanya birokrasi dipangkas, tapi kita juga mendorong pengelolaan komoditas yang berkelanjutan. Ini kemenangan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan lingkungan sekaligus," tutup Sudarsono.