Jakarta, elaeis.co – Pemerintah Indonesia mulai mengambil langkah strategis untuk melawan regulasi anti deforestasi Uni Eropa atau EUDR yang dinilai diskriminatif terhadap komoditas unggulan seperti sawit, karet, dan kakao.

Melalui pendekatan diplomasi baru, Indonesia kini menggandeng negara-negara BRICS dan organisasi regional lainnya untuk menciptakan standar minyak nabati global sebagai tandingan terhadap EUDR.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arif Havas Oegroseno, menegaskan bahwa diplomasi kali ini tak lagi reaktif, melainkan lebih proaktif, inklusif, dan berbasis narasi keadilan.

“Kami akan mengangkat peran petani perempuan sebagai wajah diplomasi sawit Indonesia. Narasi ini penting untuk melawan stigma negatif yang selama ini dilekatkan pada komoditas kita,” kata Havas dalam sebuah forum di Jakarta beberapa hari lalu.

Melalui forum BRICS, Indonesia bersama Brasil – selaku produsen utama sawit dan kedelai – telah menyepakati pentingnya membentuk standar global minyak nabati yang lebih adil dan tidak bias terhadap negara berkembang.

“Kami dorong deklarasi BRICS untuk melawan dominasi EUDR dan membentuk keseimbangan baru dalam perdagangan global,” tegas Havas.

Tak hanya BRICS, Indonesia juga akan memperkuat posisi dalam Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) dan organisasi pangan dunia FAO untuk memperluas pengaruh diplomasi komoditas.

Havas juga menyoroti ketimpangan kebijakan dalam EUDR. Draft resolusi dari Austria dan Liechtenstein yang menyarankan agar petani Eropa dikecualikan dari kewajiban regulasi, dianggap sebagai bentuk diskriminasi struktural terhadap petani di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Langkah Indonesia menggandeng BRICS dan menciptakan narasi global ini menandai babak baru diplomasi sawit yang lebih ofensif, berdaulat, dan berbasis keadilan.