Makassar, elaeis.co - Hingga saat ini harga pembelian tandan buah segar (TBS) produksi para petani sawit swadaya di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) masih terhitung rendah.

"Bahkan masih banyak yang di bawah Rp 2.000 per kilogram (Kg)," ujar Emil Harris, Sekretaris DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Cabang Provinsi Sulsel, Selasa (14/5/2024).

Kepada elaeis.co melalui telepon seluler, petani sawit asal Kabupaten Wajo itu  mengaku cemburu melihat perkembangan harga pembelian TBS di berbagai provinsi di Pulau Sumatera.

Situasi di Sumatera, kata dia, sangat kontra dengan yang dialami para petani sawit di Pulau Sulawesi, termasuk di Provinsi Sulsel.

"Apkasindo Sulsel sudah dan akan terus berjuang terkait harga TBS di Sulsel. Tetapi saya pikir harus ada juga peran Pemerintah Pusat agar persoalan ini terpecahkan," kata dia.

Ia yakin Pemerintah Pusat paham soal sawit. Apalagi, ia menambahkan, salah satu menteri andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya perusahaan sawit dan sering dilibatkan dalam urusan sawit.

"Maksud saya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Marves saat ini. Beliau itu juga kan punya perusahaan sawit. Pastilah beliau itu paham terhadap persoalan harga TBS ini," kata Emil Harris.

Di samping itu, ia pun mengaku menaruh asa terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto jika kelak resmi menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Jokowi.

"Pak Prabowo juga kan seperti Pak Luhit, punya perusahaan sawit juga. Saya yakin beliau pasti paham juga persoalan-persoalan yang dihadapi petani sawit," ucapnya lagi.

"Waktu kampanye pilpres kemarin, Pak Prabowo juga sudah berjanji untuk menyejahterakan petani sawit. Kami menaruh asa terhadap komitmen beliau dalam memperbaiki nasib kami, terutama terkait harga TBS petani di Sulsel yang tetap rendah," tegas Emil Harris.

Sekadar mengingatkan, saat pilpres lalu pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan banyak janji perbaikan nasib bagi petani sawit.

Seperti upaya membentuk Badan Sawit Nasional, mendukung petani kelapa sawit untuk mendapatkan legalitas kebun kelapa sawit terutama terkait kawasan hutan dan sertifikasi kebun petani.

Proses sertifikasi itu dijanjikan dengan menggunakan duit yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Lalu, mendukung petani untuk bisa bergerak di sektor hilir sawit, menjanjikan perwakilan petani sawit di BPDPKS, serta membentuk regulasi yang berpihak ke petani sawit.