Jakarta, elaeis.co – Petani sawit swadaya kurang berminat mengikuti sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Selain biaya yang mahal, alasannya lainnya adalah manfaat dari sertifikasi ini belum terasa langsung di lapangan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pelaksana Tugas Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Dwi Nuswantara, dalam Lokakarya Nasional Percepatan Sertifikasi ISPO yang digelar di Jakarta, Kamis (24/7).

Menurut Dwi, sudah saatnya ISPO tak lagi sekadar simbol formalitas, tetapi harus hadir dalam bentuk yang lebih membumi bagi petani. Salah satu solusi yang ia tawarkan adalah menggabungkan ISPO dengan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) secara strategis.

“ISPO bisa diajukan bersamaan atau bahkan sebelum PSR. Mengapa tidak dibuat paket lengkap? Petani yang tersertifikasi ISPO langsung mendapatkan akses sarana-prasarana, pupuk, hingga bantuan alat berat seperti excavator,” ujar Dwi.

Selama ini, sertifikasi ISPO kerap dijanjikan mampu mendongkrak harga jual sawit hingga 4 persen. Namun, menurut Dwi, janji harga premium saja tidak cukup menarik minat petani, apalagi jika manfaatnya tidak langsung terasa dan belum ada kepastian siapa yang akan menanggung selisih harga tersebut.

Ia menambahkan bahwa insentif nyata dan langsung dirasakan, seperti pupuk, bantuan sarpras, dan alat berat, jauh lebih relevan bagi petani sawit swadaya yang umumnya masih menghadapi kendala biaya, akses informasi, dan legalitas lahan.

“Kalau petani sudah ISPO dan status lahannya clean and clear, kenapa tidak otomatis dapat semua bentuk dukungan? Ini jauh lebih konkret ketimbang sekadar berharap dari pasar premium,” katanya.

Dwi juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar-program pemerintah, terutama antara PSR dan ISPO. Ia menyarankan agar petani yang sudah mengikuti PSR bisa langsung disertifikasi ISPO secara otomatis, mengingat dananya sudah tersedia dan hanya tinggal dibuatkan mekanismenya.

“Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, bisa membuat aturan yang menggabungkan dua program ini. Jangan sampai petani yang sudah dibantu PSR malah tidak terjangkau ISPO karena kebijakan tidak sinkron,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia juga mendorong fleksibilitas dalam pengajuan program. Menurutnya, ISPO dan sarpras seharusnya bisa diajukan secara parsial. Hal ini penting agar program sertifikasi menjadi lebih adaptif dan tidak membebani petani secara administratif maupun teknis.