Bengkalis, elaeis.co - Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 91 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, maka di tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Riau, akan mengalokasikan anggaran untuk jaminan sosial ketenagakerjaan.

24.000 orang pekerja non karyawan di perkebunan sawit di daerah ini akan mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Bengkalis Kasmarni saat kegiatan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Kabupaten Bengkalis, Rabu (27/12), di Kecamatan Mandau. 

"Agar program ini benar-benar terealisasi dengan baik, kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri, sebagai badan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Bengkalis, kami berharap dapat selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat kami,” katanya dalam keterangan resmi Diskominfo Bengkalis.

Dia mengingatkan jangan ada yang mempersulit layanan dan terus menginformasikan kepada masyarakat, baik melalui media sosial atau media cetak terkait program yang telah dilakukan ini. 

“Agar masyarakat mengetahui, seberapa besar kepedulian kami terhadap kesejahteraan dan kehidupan mereka, khususnya pekerja rentan di sektor sawit," pesannya.

Tak lupa dia menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Duri atas layanan dan penyaluran santunan baik bagi non aparatur sipil negara (ASN) maupun bagi pekerja rentan di Kabupaten Bengkalis selama ini.

“Karena hari ini dilaksanakan penyerahan klaim manfaat Jaminan Kematian (JKM) bagi 2 orang pekerja rentan dan 2 orang non ASN. Artinya, pada tahun 2023 ini BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan santunan kepada 69 penerima manfaat baik pekerja rentan maupun non ASN, dengan total nilai manfaat mencapai Rp 2.954.000.000,” jelasnya.