Pekanbaru, elaeis.co - Persoalan harga kelapa sawit yang terus tergilas pasca-pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) menjadi atensi khusus dalam rapat kordinasi Gubernur se-Sumatera, kemarin. 

Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah mengatakan, persoalan harga sawit menjadi konsen seluruh gubernur yang wilayahnya merupakan penghasil kelapa sawit.

"Harga komoditas sawit saat ini sangat memprihatikan. Kalau ini tidak betul-betul dicarikan solusi dari pusat dan rakor ini, saya khawatir akan menimbulkan gejolak di tingkat masyarakat," kata Rohidin.

Tidak jauh berbeda dengan Riau, kata Rohidin, pabrik kelapa sawit (PKS) di Bengkulu juga banyak yang terancam tutup.

"Saya nggak bisa membayangkan bagaimana nanti reaksi masyarakat kalau harga sawit semakin turun dan PKS terancam tutup. Masyarakat akan menganggap gubernur, bupati dan walikota yang di garda terdepan ini tidak mampu menyelesaikan masalah," jelasnya.

Padahal, hancurnya harga sawit bermula dari krisisnya minyak goreng di Indonesia. Hingga berujung pada pelarangan ekspor CPO oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. 

Namun, larangan ekspor tidak serta merta menurunkan harga minyak goreng di pasaran. Sementara harga TBS semakin anjlok, padahal larangan ekspor CPO sudah dicabut.

"Kira-kira solusinya apa untuk kita pikirkan dalam waktu cepat. Sebab masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya ke perkebunan sawit banyak, ini dampaknya akan luas," jelasnya.

Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan, persoalan sawit pada forum itu telah disepakati sebagai persoalan yang harus disikapi dengan cepat.

"Masalah sawit ini harus cepat ditanggapi, kami sudah sampaikan ke pak Wamendagri dan akan ada proses yang dilalui untuk menyampaikan hal ini ke menteri terkait. Semoga permasalahan sawit segera teratasi," kata mantan Bupati Siak tersebut.