Bali, elaeis.co - Aturan Uni Eropa soal sawit bebas deforestasi atau dikenal dengan EUDR ternyata bisa bikin pusing jutaan petani sawit di Indonesia. 

Soalnya, aturan ini minta semua produk sawit yang dijual ke Eropa harus jelas asal-usulnya dan bebas dari pembukaan lahan baru yang merusak hutan. Padahal, banyak petani kecil sulit memenuhi dokumen ribet ini.

Guna melindungi petani, Indonesia bersama Malaysia mulai memperkuat komunikasi langsung dengan Uni Eropa. 

“Ini saat yang tepat bagi negara produsen untuk ikut ngobrol soal aturan ini, supaya pelaksanaannya adil,” kata Izzana Salleh, Sekjen Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC), saat Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Bali, Kamis (13/11)

Izzana menekankan, suara petani kecil, perempuan, dan anak muda harus didengar. “Mereka tulang punggung industri sawit. Kalau mereka tidak diberdayakan, aturan ini justru bisa merugikan,” ujarnya.

Salah satu cara yang dilakukan Indonesia adalah membentuk Joint Task Force (JTF), semacam jembatan komunikasi dengan pihak Eropa. JTF ini bantu mempermudah dialog, cepat tangani masalah, dan bikin semua pihak saling ngerti. Dengan begitu, aturan EUDR tidak bikin petani kecil kebingungan atau kehilangan akses pasar.

Selain itu, pemerintah aktif menyamakan posisi dengan semua pihak terkait, termasuk asosiasi petani dan swasta. Tujuannya, supaya aturan EUDR bisa diterapkan dengan adil dan transparan, tanpa menyulitkan kehidupan sehari-hari petani sawit.

Pemerintah juga memberi pendampingan teknis, misalnya cara bikin dokumen dan sertifikasi yang dibutuhkan. Dengan begitu, petani tetap bisa panen, jual hasilnya ke pasar internasional, tapi tidak terbebani aturan yang rumit.

Dengan langkah-langkah ini, Indonesia berharap petani sawit tetap aman, hidupnya terjaga, dan tetap bisa menanam serta panen dengan tenang. Intinya, pembangunan berkelanjutan hanya bisa sukses kalau adil dan melibatkan semua pihak, termasuk para petani kecil yang sehari-harinya menggantungkan hidup dari sawit.