Pekanbaru, Elaeis.co - Pemerintah saat ini tengah memberlakukan larangan dan/atau pembatasan berupa kewajiban pencatatan ekspor CPO dan minyak goreng. Kebijakan ini diberlakukan guna menjaga stok dalam negeri terpenuhi terlebih dahulu.

Kebijakan Permendag Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Permendag No. 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor tersebut mengatur perusahaan wajib mengantongi persetujuan dari pemerintah sebelum melakukan ekspor tersebut.

Menanggapi kebijakan tersebut petani kelapa sawit justru mengaku bingung sekaligus khawatir harga tandan buah segar (TBS) justru akan merosot tajam. Sebab hingga saat ini harga di pasar internasional merupakan acuan dalam kestabilan harga TBS dalam negeri.

"Dulu kita kebingungan mencari pasar ekspor. Kemudian berhasil dapat dengan pungutannya untuk kepentingan petani, perusahaan bahkan juga negara. Nah sekarang dikala petani sedang menikmati hasil kebunnya justru malah ada kebijakan larangan dan pembatasan itu," ujar Ketua Umum DPP Aspekpir, Setiyono saat berbincang bersama elaeis.co, Rabu (26/1/2022).

Menurutnya tidak menutup kemungkinan harga TBS akan lebih rendah ketimbang saat ini. Sebab harga tentu akan mengikuti perkembangan produk olahan dalam negeri, kendati saat ini pemerintah tengah menggenjot produksi biosolar dan bensin sawit (bensa).

Selain harga yang dikhawatirkan anjlok, Setiyono yang juga petani kelapa sawit di wilayah Kabupaten Siak itu risau fasilitas, program yang dirancang untuk para petani melalui BPDPKS akan hilang. Sebab, program dan fasilitas tadi hadir dari pungutan ekspor CPO ke mancanegara.

"Kalau ditutup otomatis tidak ada pungutan lagi, yang kemudian fasiltas dan program untuk petani juga akan hilang. Tapi kita yakin pemerintah tidak akan menyusahkan petani. Maksudnya pasti ada program lain untuk petani jika hal itu benar terjadi," tuturnya.

Jika program untuk petani misalnya saja program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang dananya disumbangkan dari pungutan ekspor oleh BPDPKS untuk petani terganggu, maka target kelapa sawit berkelanjutan nasional juga akan sulit tercapai kata pria berdarah Jawa itu. Selain itu subsidi minyak goreng yang baru saja diberlakukan pemerintah juga belum maksimal hingga saat ini.

"Akhirnya kesejahteraan petani akan terganggu," tandasnya.