Babel, elaeis.co - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan beberapa watu lalu menyatakan tidak akan menghapus kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Meski penghapusan itu telah disarankan dilakukan oleh Ombudsman beberapa waktu lalu.

Dari kajian Ombudsman kebijakan DMO tidak memberikan banyak dampak positif terkait ketersediaan minyak goreng dalam negeri. 

Kebijakan itu justru dinilai berdampak pada percepatan kenaikan harga Tadan buah segar (TBS) kelapa sawit. Artinya kebijakan itu malah memperlambat kenaikan harga.

Seperti disampaikan oleh Ketua DPW APKASINDO Bangka Belitung (Babel), Sahurudin, bahwa DMO sangat berdampak di wilayahnya. Sebab Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Bangka Belitung belum mampu menyiapkan CPO seperti yang diminta oleh pemerintah. Akhirnya para PKS mengganti kebijakan itu dengan uang secara kes.

"PKS disini seperti kewalahan menyiapkan CPO khusus untuk DMO itu. Baik dari sisi hasil produksi dan pendistribusiannya. Dimana wilayah kita adalah kepulauan," kata dia kepada elaeis.co, Kamis (29/9).

Kondisi tersebut tentu menguras PKS untuk berpikir keras memenuhi kewajiban yang ditentukan pemerintah tadi. Sehingga tentu akan berdampak langsung dengan harga TBS petani.

Artinya harga TBS petani tertekan, untuk membantu PKS memenuhi DMO tersebut. Kondisi ini kata Sahurudin masih berlangsung hingga saat ini. Sehingga membuat perkembangan kelapa sawit di Babel cukup lambat.

"Kita setuju dihapus. Karena akan memperlancar ekspor CPO. Dimana semakin cepat CPO itu keluar maka akan cepat pula pembelian TBS petani. Sehingga tumbuh hukum ekonomi yakni persaingan harga lebih ketat lagi. Jadi dampaknya akan langsung kepada petani," katanya.

"Kita berharap pemerintah bekerjasama dan menyikapi masalah degan transparan jangan malah membuat kebijakan sepihak. Ini juga bertujuan meningkatkan penghasilan petani dan negara," imbuhnya.