Bengkulu, elaeis.co - Pengurus DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Bengkulu mempertanyakan Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) yang dipungut oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Sebab hingga saat ini petani kelapa sawit belum merasakan manfaat dari pemotongan biaya tersebut.

Ketua DPW Apkasindo Bengkulu, A Jakfar mengatakan, berdasarkan pasal 17 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 1 tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Pekebun Bermitra, BOTL adalah hak petani. Sehingga biaya yang telah dipotong oleh PKS harus dikembalikan kepada 
petani dalam bentuk pembinaan.

"PKS harus melaporkan hasil pembinaan itu kepada gubernur. Tapi kenyataannya dari tahun 2018 hingga sekarang, dana BOTL tersebut tidak jelas peruntukkannya. Bahkan sampai saat ini para petani sawit di Bengkulu tidak merasakan pembinaan dari perusahaan dari dana potongan BOTL itu. Hal inilah yang menjadi pertanyaan dari petani sawit saat ini," kata Jakfar, kemarin.

Jakfar menjelaskan, berdasarkan Permentan nomor 1 tahun 2018, besaran potongan BOTL yang ditetapkan yakni sebesar 2,63 persen dari harga sawit. Diperkirakan setiap minggu minimal ada Rp 1 miliar lebih dana yang yang terkumpul dari potongan BOTL itu di Bengkulu.

Hitung-hitungannya, saat ini harga TBS kelapa sawit di Bengkulu mencapai Rp 2 ribu per kilogram. Jika pemotongan BOTL sebesar 2,63 persen, maka setiap kilogram TBS dipotong oleh PKS sebesar Rp 52,6. Sementara di Bengkulu saat ini jumlah PKS sudah di atas 20 unit di setiap kabupaten.

"Kalau merujuk pada Permentan nomor 1 tahun 2018 itu, dari 2,63 persen, satu persen menjadi hak petani dalam bentuk dana pembinaan," tukasnya.

"BOTL itu merupakan hak petani. Sudah dikutip bertahun-tahun, ke mana perginya dana ini?" sambungnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu, Ricky Gunarwan menegaskan, pihaknya tidak mengetahui di mana dana potongan BOTL itu terkumpul. Oleh sebab itu, pihaknya nanti akan 
menanyakan pengelolaan dana BOTL tersebut kepada PKS di Bengkulu.

"Kami belum mengetahui secara pasti, namun dalam waktu dekat kami akan membahas hal tersebut dengan PKS," tutupnya.