Siak, elaeis.co - Bupati Siak Afni Zulkifli meminta Gubernur Riau Abdul Wahid meninjau kembali izin pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) PT Karina Persada Sejahtera (KPS) di Desa Merempan, Siak. 

Permintaan ini dilontarkan Afni karena aktivitas perusahaan dianggap meresahkan warga lantaran mencemari lingkungan di desa tersebut. 

“Akibat pembuatan kanal perusahaan, air sungai di desa itu menjadi keruh. Warga kini terkena penyakit kulit. Air sungai ini sangat dibutuhkan oleh warga untuk kehidupan sehari-hari dan mencari ikan,” kata Afni, Senin (29/9). 

Afni pun menyayangkan tindakan perusahaan yang mendirikan PKS tanpa memperhatikan dampak lingkungan sekitar. Apalagi sungai merupakan sumber utama kehidupan masyarakat Merempan, sehingga jika tercemar akan berdampak langsung pada warga.

"Keberadaan investor memang penting, tetapi harus berjalan sesuai aturan tanpa merugikan masyarakat dan lingkungan. Kita akan surati Pak Gubernur agar izin perusahaan ditinjau ulang. Jangan diberikan izin PKS ini sampai semuanya selesai dan tidak berdampak buruk bagi warga,” tegas Afni.

Pada prinsipnya, kata Afni, Pemkab Siak sangat mendukung setiap investor yang ingin membuka usaha di Siak, termasuk pembangunan PKS. 

Namun, dukungan itu diberikan dengan catatan semua regulasi ditaati serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Kepala Desa Merempan, Sumarlan tidak menampik bahwa sebelumnya perusahaan telah melakukan konsultasi ke masayarakat dengan melibatkan berbagai unsur perangkat desa. 

“Menurut kami keterwakilan sudah ada semua. Di Desa ada BPD, Kepala Dusun, Bapekam, jadi sudah mewakili masyarakat. Jadi yang pertama kemarin menurut kami sudah cukup,” ujarnya. 

Menurutnya munculnya gejolak dari saat ini menandakan adanya aspirasi warga yang belum tersalurkan. 

“Kalau terjadi gejolak seperti ini di luar prediksi kami, harapan kami memang harus ada konsultasi publik lagi. Kalau Bupati menyarankan, itu tergantung perusahaan. Kami siap kapan saja,” jelasnya.

Sumarlan mengaku, pada pertemuan pertama antara perusahaan dengan pemerintah desa, pihaknya hanya menerima informasi rencana investasi PKS. 

“Kalau memang izinnya sudah mereka urus semua ya silakan. Lahan pun mereka beli sendiri. Desa tidak ada rekomendasi apa-apa terkait itu,” tegasnya.