Berita / Sumatera /
Diduga Caplok HL dan Lahan Warga, Kebun PTPN V Sei Tapung Diminta Diukur Ulang
PKS PTPN V Kebun Sei Tapung. foto: Yahya
Pasir Pangaraian, elaeis.co - Komisi I DPRD Kabupaten Rokan Hulu (rohul), Riau, memutuskan merekomendasikan kepada Bupati Rokan Hulu untuk membentuk tim terpadu dan segera melakukan identifikasi dan inventarisasi serta pengukuran ulang terhadap kebun sawit yang dikelola PTPN V Kebun Sei Tapung.
Rekomendasi tersebut sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Rohul bersama Dinas Perkebunan dan Peternakan dan DPMTSP Rohul, Camat Tandun, dan Kepala Desa Sei Kuning Kecamatan Tandun, Senin (22/5).
"Terhadap persoalan lahan antara PTPV V Kebun Sei Tapung dengan masyarakat (atas nama M Darmawi), Komisi I sudah membuat rekomendasi kepada bupati agar segera membentuk tim terpadu. Nanti bersama tim yang dibentuk, kita segera turun ke lapangan melakukan identifikasi dan inventarisasi serta pengukuran ulang antara lahan masyarakat dan PTPN V Kebun Sei Tapung secara obyektif," kata Ketua Komisi I DPRD Rohul, Budidarman kepada elaeis.co, Selasa (23/5).
"Untuk peninjauan tersebut, nantinya akan dijadwalkan oleh tim terpadu yang sudah dibentuk dan mengikutsertakan anggota DPRD Rohul. Kalau memang nantinya PTPN V Kebun Sei Tapung terbukti bermasalah, Komisi I sudah bersepakat dengan Disbun Rohul untuk mengambil langkah tegas," tambahnya.
Sebelumnya, Komisi I DPRD Rohul menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dugaan pencaplokan lahan masyarakat seluas 30 hektare oleh PTPN V Kebun Sei Tapung. Namun dalam rapat itu pihak PTPN V yang hadir terkesan buang badan dan berdalih bahwa tidak ada penyerobotan lahan masyarakat.
Dalam rapat RDP tersebut juga terungkap bahwa terdapat lahan seluas 300 hektare bebas garapan yang dikuasai oleh PTPN V Kebun Sei Tapung. Diantaranya 165 hektare masuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL), sedang 135 hektare lagi masuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL).
"Ini akan menjadi rancu, kalau ini benar berarti selama ini perusahaan itu bermasalah. Mereka tidak bayar pajak, kan? Nanti setelah kita dan tim turun ke lapangan, akan ketahuan seperti apa sebenarnya masalah ini dan siapa yang ikut melindungi masalah ini," tandasnya.







Komentar Via Facebook :