Balikpapan, elaeis.co – Hampir separuh koperasi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam kondisi hidup segan mati tak mau.

Berdasarkan catatan Dinas PPKUKM Provinsi Kaltim, jumlah koperasi di Kaltim per akhir tahun 2023 mencapai 6.095 unit. Namun yang aktif beroperasi hanya 3.129 atau sekitar 51% saja.

"2.966 koperasi lainnya berada dalam kondisi tidak aktif. Hal ini menunjukkan banyak koperasi yang tidak sehat serta tidak menjalankan kewajibannya dengan baik," ungkap Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas PPKUKM Provinsi Kaltim, Hidayanti, dalam keterangan tertulis dikutip Minggu (10/3).

Koperasi yang aktif beroperasi umumnya bergerak di bidang simpan pinjam, koperasi produsen sawit, dan koperasi serba usaha. Rendahnya jumlah koperasi aktif ini menandakan masih banyak koperasi di Kaltim yang mengalami berbagai permasalahan dalam operasionalnya.

Akibatnya, banyak koperasi yang akhirnya mati suri dan dinilai tidak mampu lagi beroperasi dengan baik. Padahal, koperasi sejatinya memiliki peran strategis dalam perekonomian daerah.

Untuk mengaktifkan kembali koperasi yang mati suri itu, Dinas PPKUKM Provinsi Kaltim menggelar Rapat Kerja Pengawasan Koperasi. Kegiatan ini digelar untuk mendiskusikan berbagai permasalahan pengawasan koperasi di tingkat kabupaten/kota. 

"Tujuannya untuk menyatukan persepsi terkait pengawasan koperasi yang efektif. Jadi pada raker ini kita membahas permasalahan-permasalahan pengawasan di kabupaten/kota dan bersama-sama mencari jalan keluar agar pengawasan lebih efektif dan tepat sasaran,” jelas Hidayanti.

Diharapkan rapat kerja ini bisa menjadi solusi bagi peningkatan kualitas pengawasan koperasi di Kaltim. "Sehingga koperasi-koperasi daerah bisa kembali bangkit dan beroperasi dengan baik guna memberdayakan perekonomian anggotanya," tukasnya.

Sebagai narasumber, rapat kerja ini menghadirkan perwakilan dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, yakni Bagus Dwiyatmoko, Sahro, dan RR Megawati. Mereka membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan dan pengawasan koperasi di Indonesia.

Hadir pula 24 pengawas koperasi yang mewakili seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Mereka memberikan masukan dan usulan terkait problematika yang dihadapi di lapangan terkait pengawasan koperasi selama ini.

Dengan pengawasan yang lebih optimal dan sinergis dari berbagai pihak, diharapkan koperasi-koperasi di Kaltim dapat terus tumbuh dan memberdayakan perekonomian masyarakat. Sehingga, peran koperasi dalam menopang pembangunan daerah bisa semakin signifikan ke depannya.